Kementerian/lembaga sudah membubuhkan tanda paraf pada beleid tersebut. Saat ini aturan tersebut tinggal menunggu tanda tangan presiden.

Presiden Jokowi menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII pada enam bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan oleh Kemensetneg.

Langkah menerbitkan Perpres terkait pelarangan mudik dinilai sangat strategis karena dampaknya terkait kepercayaan dan keberhasilan program penanganan Covid-19

Jokowi menerbitkan Pepres No.18/2021 tentang Kementerian Kesehatan pada 17 Maret 2021.

Dorongan agar pemerintah meninjau kembali implementasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 makin kuat, sejalan dengan polemik yang muncul karena adanya pasal yang mengatur…

Komitmen Pemerintah Provinsi melepas saham di PT Delta Jakarta belum mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Dalam regulasi tersebut industri minuman keras mengandung alkohol masuk di dalamnya dengan persyaratan investasi baru dapat dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi…

Rancangan perpres EBT tidak hanya terkait dengan Kementerian ESDM, tapi turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Moeldoko menilai adanya pelibatan seluruh elemen masyarakat dinilai dapat meningkatkan kewaspadaan akan potensi ekstremisme dan terorisme.

Hingga saat ini berdasarkan pantauan Bisnis melalui situs resmi serap aspirasi di https://uu-ciptakerja.go.id/ sudah ada 35 aturan turunan yang telah rampung. Jumlah tersebut…

Berdasarkan data Financial Inclusion Index, sebanyak 55,7 persen penduduk dewasa di Indonesia telah memiliki akun di lembaga keuangan formal,

Ketua Harian DNKI memiliki tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden selaku Ketua DNKI secara berkala setidak-tidaknya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila…

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia menekankan pentingnya Perpres EBT untuk membantu fasilitasi investasi pengembang EBT.  

Presiden Jokowi menandantangani Perpres No.104/2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, Badan Amil Zakat Nasional.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang diundangkan pada 10 November 2020.