Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut siap apabila ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menjadi berita terpopuler…

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyatakan pabrikan kendaraan listrik kian antusias melakukan uji tipe sepeda motor listrik, menyusul langkah pemerintah mengakselerasi…

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.42/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.10/2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jangan sampai Perpres No. 37 Tahun 2019 menjadi pintu gerbang kembali masuknya anggota TNI ke pos-pos jabatan sipil seperti pada masa Orde Baru.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (perpres) Nomor: 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

JAKARTA Rancangan peraturan Presiden tentang kemudahan pembebasan lahan untuk pembangunan selain proyek strategis nasional ditargetkan rampung pada akhir bulan ini untuk…

Pemerintah menyatakan bahwa revisi Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional sudah berada di meja Presiden Joko Widodo dan ditargetkan dapat disetujui pada bulan…

Peraturan ini terdiri dari 54 pasal. Presiden menerbitkan peraturan itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dari Undang-undang No.20/2014 tentang Standardisasi dan…

JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerapkan keterbukaan beneficial ownership (BO) melalui implementasi rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang Prinsip Mengenali Pemilik…

Bank Indonesia menilai kebijakan ekonomi yang diluncurkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagai upaya konsisten untuk menjadikan…

Pemberian identitas tunggal menjadi salah satu upaya lanjutan pascapemerintah mengesahkan penerapan single submission seperti yang tercatum Pepres tentang Percepatan Pelaksanaan…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa pengurusan seluruh izin berusaha hanya melalui single submission.

Pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan…

Realisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha akan dilaksanakan dalam dua tahap.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan ekonomi, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Draf Peraturan Presiden tentang keterbukaan beneficial ownership telah selesai dibahas dan sudah dikirim ke Istana. Namun, Perpres itu masih menunggu persetujuan Presiden.