Istana Kepresidenan menyatakan Peraturan Presiden tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) akan segera diteken oleh Presiden Joko Widodo.

PT Pelabuhan Indoensia II (Persero) meminta pemerintah membuatkan beleid guna mempercepat proses pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut senilai Rp3,5 miliar pada 2017, karena…

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan saat ini revisi Peraturan Presiden No.99/2015 dan Peraturan Pemerintah No.79/2015…

Menjelang berakhirnya Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang penundana pemberian izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut per 13 Me, pemerintah disarankan menerbitkan beleid…

Pernyataan cukup mengejutkan datang dari Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak mengetahui isi detail peraturan presiden yang telah ditandatanganinya tentang fasilitas uang…

Presiden menandatangani Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga pemerintah, institusi…

Usai menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah akan mengawasi kegiatan kepariwisataan berdampak negatif dengan cara isolisasi dan menghentikan sumber penyebab dampak negatif.

Kementerian, pemerintah daerah, dan instansi lain yang memberikan pelayanan publik wajib menyediakan kantor pengelola pengaduan masyarakat

Tujuh regulasi pendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 tinggal menunggu pembahasan harmonisasi kaidah hukum antarkementerian.

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penunjukkan Hutama Karya menjadi BUMN jalan tol untuk menggarap mega proyek trans-Sumatra akan segera terbit.Wakil…

BISNIS.COM, JAKARTA—Usulan mengenai pencanangan 6 Juni sebagai Hari Tempe Nasional oleh Forum Tempe Indonesia perlu melalui proses administratif. Bahkan, harus ada peraturan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah memperluas wilayah penanganan masalah sosial semburan lumpur Lapindo yang ditanggung APBN.

BISNIS.COM, JAKARTA--Rancangan Peraturan Presiden tentang mobil hijau masih harus melalui beberapa perubahan terkait spesifikasi produk penerima insentif sebelum diajukan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan pekerja mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi operasional dan dilakukan uji publik untuk realisasi Badan Penyelenggara Jaminan…