Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.87/2021 mengenai Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang juga mengatur cadangan penyangga energi.

Terkait Dana Abadi Pesantren, Menag Yaqut mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan selaku pengelola Dana Abadi Pendidikan.

Dalam Perpres tersebut, diatur bahwa posisi Wakil Menteri PPN akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Mantan wakil menteri akan menerima besaran bonus sebesar Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan.

Tugas Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Seskab menegaskan bahwa bahwa Perpres 68/2021 ini tidak akan memperpanjang alur birokrasi dalam pembuatan permen atau perka.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelematan Danau Prioritas Nasional. 

Peraturan baru ini menggantikan regulasi sebelumnya yang dicabut setelah menuai banyak penolakan.

Kebijakan perubahan status enam IAIN menjadi UIN tertuang dalam Perpres No. 40 - 45/2021 yang diteken Presiden Jokowi.

Penambahan posisi wamen di Kementerian PANRB dinilai tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

Penambahan jabatan wakil menteri dinilai tidak penting dan keberadaan Wamen tidak akan mempercepat proses reformasi birokrasi.

Perpres No.47/2021 ini menggantikan Perpres 47/2015 yang mengatur Kementerian PAN-RB hanya dipimpin oleh seorang menteri tanpa dibantu wakil menteri.

Menhan Prabowo Subianto menyebut banyak alutsista milik Indonesia yang sudah tua dan saatnya untuk diganti.

Jubir Menhan Danhil Anzar Simanjuntak menyesali adanya pihak-pihak yang diduga sengaja membocorkan dokumen Perpres Alpalhankam Rp1.700 triliun.

Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.