Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 pada 6 Januari 2021.

Moeldoko menilai adanya pelibatan seluruh elemen masyarakat dinilai dapat meningkatkan kewaspadaan akan potensi ekstremisme dan terorisme.

Hingga saat ini berdasarkan pantauan Bisnis melalui situs resmi serap aspirasi di https://uu-ciptakerja.go.id/ sudah ada 35 aturan turunan yang telah rampung. Jumlah tersebut…

Berdasarkan data Financial Inclusion Index, sebanyak 55,7 persen penduduk dewasa di Indonesia telah memiliki akun di lembaga keuangan formal,

44 aturan itu terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia menekankan pentingnya Perpres EBT untuk membantu fasilitasi investasi pengembang EBT.  

Presiden Jokowi menandantangani Perpres No.104/2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, Badan Amil Zakat Nasional.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang diundangkan pada 10 November 2020.

Pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal lantaran perpres tersebut tak kunjung terbit.

Saat ini, ada 12 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024.

Perpres vaksin juga bertujuan untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

Perpres Nomor 75 Tahun 2020 menjamin setiap anak korban dan anak saksi memperoleh semua haknya.

Proyek rumah susun saat ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumah Susun yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan.

Dalam beleid baru Kartu Prakerja terdapat beberapa penambahan pasal, yaitu pasal 31C dan 31D, yang mengatur tentang sanksi penerima bantuan yang melanggar aturan.

Pemerintah merevisi Perpres 54/2020 dan memperkuat dengan Perpres 72/2020. Namun peraturan pelaksanaan dari Perpres dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.