Kecurigaan ini berangkat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden soal Badan Riset tersebut.

Penangkapan orang-orang yang terkait dugaan tindak pidana terorisme, menurut Imparsial makin sering di 2012. Hal itu, tak terlepas dari hadirnya Perpres RAN PE.

Kementerian/lembaga sudah membubuhkan tanda paraf pada beleid tersebut. Saat ini aturan tersebut tinggal menunggu tanda tangan presiden.

Presiden Jokowi menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII pada enam bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan oleh Kemensetneg.

Jokowi menerbitkan Pepres No.18/2021 tentang Kementerian Kesehatan pada 17 Maret 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras…

Dorongan agar pemerintah meninjau kembali implementasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 makin kuat, sejalan dengan polemik yang muncul karena adanya pasal yang mengatur…

Komitmen Pemerintah Provinsi melepas saham di PT Delta Jakarta belum mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Rancangan perpres EBT tidak hanya terkait dengan Kementerian ESDM, tapi turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 pada 6 Januari 2021.

Moeldoko menilai adanya pelibatan seluruh elemen masyarakat dinilai dapat meningkatkan kewaspadaan akan potensi ekstremisme dan terorisme.

Hingga saat ini berdasarkan pantauan Bisnis melalui situs resmi serap aspirasi di https://uu-ciptakerja.go.id/ sudah ada 35 aturan turunan yang telah rampung. Jumlah tersebut…

Ketua Harian DNKI memiliki tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden selaku Ketua DNKI secara berkala setidak-tidaknya 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila…

44 aturan itu terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia menekankan pentingnya Perpres EBT untuk membantu fasilitasi investasi pengembang EBT.  

Presiden Jokowi menandantangani Perpres No.104/2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, Badan Amil Zakat Nasional.