Perpres No.9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dikabarkan akan diubah belum masuk ke bagian harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan rancangan peraturan presiden atau perpres terkait dengan implementasi bank tanah ke Kementerian Kordinator Bidang…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan rancangan peraturan presiden atau perpres terkait implementasi bank tanah ke Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah dipandang perlu membuat regulasi setara Peraturan Presiden untuk mengurus transportasi massal.

Revisi peraturan presiden (Perpres) tentang proyek pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek ditargetkan tuntas paling lambat pekan depan.

Dokumen Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sementara digodok dan tinggal diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani justru hilang di meja seorang…

Presiden Jokowi membubarkan sembilan lembaga non struktural yang efektif sejak 30 Desember 2016

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) resmi dibentuk usai Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 87/2016.

PT Pelabuhan Indoensia II (Persero) meminta pemerintah membuatkan beleid guna mempercepat proses pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut senilai Rp3,5 miliar pada 2017, karena…

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan saat ini revisi Peraturan Presiden No.99/2015 dan Peraturan Pemerintah No.79/2015…

Menjelang berakhirnya Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang penundana pemberian izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut per 13 Me, pemerintah disarankan menerbitkan beleid…

Kalangan pengusaha meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada seluruh pemangku kepentingan menyusul berlakunya…

Presiden menandatangani Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga pemerintah, institusi…

Usai menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah akan mengawasi kegiatan kepariwisataan berdampak negatif dengan cara isolisasi dan menghentikan sumber penyebab dampak negatif.