Salah satunya dengan adanya perizinan usaha secara digital atau online single submission (OSS)

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha kecil dan mikro (UKM).

Jokowi resmi mendantatangani Keppres No 16 Tahun 2022 yang menetapkan Wamenkeu Suahasil Nazara menjadi Ketua Satgas Percepatan UU Cipta Kerja.

Revisi UU Cipta Kerja sepenuhnya mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2022. Ini update terbarunya!

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan menambah atau mengurangi substansi inti mengenai investasi dalam proses revisi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, kendati…

Massa buruh kembali turun ke jalan dengan tiga tuntutan utama terkait Omnibus Law Cipta Kerja, batalkan RKUHP, dan turunkan harga-harga.

KEK Gresik yang menaungi smelter PT Freeport Indonesia, dan KEK Lido yang menaungi MNC land dimana satu project diharapkan dapat selesai pada September-Oktober.

Jika selama ini, aturan perpajakan terbagi dalam beberapa UU, dengan reformasi perpajakan atau omnibus law ini, materi terkait PPh, PPN, dan KUP diatur dalam satu peraturan.

Menurut laporan Japan External Trade Organization (JETRO), masih ada beberapa komplain dari investor, terutama terkait prosedur perizinan usaha, sulitnya mengklaim insentif…

PT Perorangan berstatus sebagai badan hukum. Berikut syarat dan prosedur pendiriannya.

Bisnis, JAKARTA — Pengusaha dan serikat pekerja sepakat perlu perbaikan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja setelah pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan…

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) membuat dunia usaha masygul. Kalangan pelaku usaha pun berharap…

Kadin menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker belum menyentuh aspek materiil dari UU Ciptaker.

Organisasi buruh akan melakukan aksi demo besar-besaran di Gedung DPR RI untuk menolak pengesahan UU PPP yang menjadi landasan UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyambut baik disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan perbaikan UU Cipta Kerja.