Bukan hanya buruh/pekerja yang minta perbaikan dalam Undang-undang Cipta Kerja, pengusaha pun meminta pembuat regulasi untuk menyempurnakan UU tersebut.
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) membuat dunia usaha masygul. Kalangan pelaku usaha pun berharap…
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyambut baik disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan perbaikan UU Cipta Kerja.
Apindo berharap dengan disahkannya RUU PPP yang menjadi landasan hukum untuk perbaikan UU Cipta Kerja, maka iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik.
Buruh menggelar aksi pada Sabtu (14/5/2022) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, kelompok buruh menyuarakan 19 isu, antara lain terkait UU Cipta Kerja…
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari UU mata air menjadi air mata. Apa…
Kebijakan pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja tentang 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah yakni membeli produk UMKM.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK menolak klaim penelitian Fakultas Kehutanan IPB dan APKASINDO yang menyatakan sawit merupakan tanaman hutan terlantar.
Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021.
Pemerintah bersama dengan DPR harus mesti meninjau kembali obyek materi pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena menjadi amanat Mahkamah Konstitusi.