UU Cipta Kerja digugat belasan organisasi masyarakat sipil.

Pemerintah membantah penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga meminta Mahkamah Konstitusi…

Secara formal, UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan pasal 20 UUD 1945 dan UU 12/2011. Beleid ini juga telah mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Para dalil pemohon bahwa penyusunan UU Cipta Kerja telah melanggar azas-azas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang diatur dalam UU12/2011 menurut pemerintah…

Fakta problematiknya, temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa 49 peraturan pelaksana Omnibus Law yang telah disahkan memuat 466 materi ketentuan yang…

Sahnya peraturan turunan UU Cipta Kerja berdampak pada perubahan tatanan perizinan existing di daerah.

Pembatalan UU Cipta Kerja itu menjadi prasyarat pemulihan Indonesia, pemulihan krisis kemanusian dan lingkungan hidup yang dihadapi.

Ketua Satgas UU Cipta Kerja dijabat oleh Mahendra Siregar yang dibantu tiga orang wakil ketua yaitu Suahasil Nazara, M. Chatib Basri, Raden Pardede, serta sekretaris Arif…

Investasi di luar Pulau Jawa dapat didorong dengan memberikan keterbukaan bagi industri di Kaltim. 

Demi keberhasilan implementasi prinsip fiktif positif dan keputusan elektronis dalam UU Cipta Kerja, kendati Perpres amanat pasal 175 tersebut sudah lewat waktu pembentukannya…

hasil survei BRI Micro & SME Index menunjukkan indeks kepercayaan pelaku UMKM kepada pemerintah meningkat dari 126,8 pada kuartal III/2020, ke 136,3 di kuartal IV/2020.

Buruh masih mengkhawatirkan aturan terkait sistem kerja kontrak, praktik outsourcing, waktu kerja, hak cuti, dsb.

Pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR).

Aturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja gagal menjawab persoalan ihwal bonus demografi angkatan kerja di Tanah Air.

Indonesia membutuhkan kebijakan satu peta sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kementerian Perhubungan menyatakan terdapat 3 Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang diuji publik.