Pengamat ketenagakerjaan Indonesian dari Consultant at Lat (IClaw), Hemasari Dharmabumi menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja harus segera disahkan.

Dukungan penuh dari pusat terhadap UMKM sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja akan mempercepat pertumbuhan UMKM.

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah dinilai dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di tengah tekanan krisis.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dan…

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja khususnya klaster yang mengatur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.

Pemerintah perlu menyiapkan agar setelah pandemi Covid-19 berakhir, UMKM bisa segera bergerak cepat.

RUU Cipta Kerja (Cika) disusun untuk membuka peluang kerja lebih luas. Namun ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penghargaan Lainnya (UPL) justru ditentang…

Salah satu isu penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Cika) adalah hadirnya klausul baru terkait uang penghargaan. Dunia usaha pun bersuara menyampaikan…

Pemerintah, pengusaha dan serikut buruh diharapkan bisa duduk bersama untuk membahas masalah ketenagakerjaan agar terbentuk kesepahaman bersama.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Suhaemi melihat rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas…

Terkenang Mubyarto dan Dawam Rahardjo yang mundur dari Tim Ahli PAH I BP MPR saat merumuskan amendemen konstitusi 2002. Kedua pakar ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila…

Sebanyak lima fraksi DPR RI yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, dan PPP meminta adanya perubahan nama atau judul terhadap RUU Cipta Kerja.

ILUNI FHUI sebagai bagian dari masyarakat sipil perlu berpartisipasi untuk memastikan bahwa RUU yang sedang dirancang benar-benar dapat membantu memenuhi kesejahteraan masyarakat,…

RUU Cipta Kerja telah menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah dan DPR tidak mengikut sertakan klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Peraturan pelaksana yang diamanatkan itu terdiri dari 493 peraturan pemerintah (pp), 19 peraturan presiden (perpres) dan 4 peraturan daerah (perda).