RPP turunan UU 11/202 2020 tentang Cipta Kerja selalu mencantumkan pertimbangan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti…
Insentif tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang menjadi aturan turunan UU No. 11/2020…
Sektor UMKM benar-benar mendapat pukulan telak pada 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19. Segala lini kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan yang tajam.
Hilangnya ketentuan tersebut sejauh ini luput dari perhatian pemerintah. Semestinya, pemerintah menjelaskan alasan tidak disertakannya penggantian hak perumahan dan pengobatan…
Kendati banyak dampak positif dari UU Cipta Kerja, sejumlah ketentuan dalam rancangan aturan turunannya justru dinilai berisiko menambah tekanan bagi UMKM yang kini sedang…
OECD menyorot Pasal 7 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang dianggap mengikis hak investor. Pasal ini luput dalam penyusunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Para pelaku usaha di sektor manufaktur masih menantikan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid baru tersebut diharapkan mampu…
Rancangan Keputusan Presiden mengatur daftar industri yang dibatasi untuk investasi asing dipangkas menjadi hanya 48, jauh menyusut dibandingkan dengan sebelumnya lebih dari…
Ketiga kunci ini adalah menjaga konsumsi dan daya beli, Daftar Prioritas Investasi serta percepatan reformasi melalui UU Cipta Kerja, reformasi anggaran dan pembentukan LPI.
Program JKP ditetapkan dalam Pasal 82 Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait program itu akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
WNA yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian merupakan mereka pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika WNA…