Buruh menggelar aksi pada Sabtu (14/5/2022) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, kelompok buruh menyuarakan 19 isu, antara lain terkait UU Cipta Kerja…
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dari UU mata air menjadi air mata. Apa…
Kebijakan pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja tentang 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah yakni membeli produk UMKM.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK menolak klaim penelitian Fakultas Kehutanan IPB dan APKASINDO yang menyatakan sawit merupakan tanaman hutan terlantar.
Sebelumnya, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021.
Pemerintah bersama dengan DPR harus mesti meninjau kembali obyek materi pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena menjadi amanat Mahkamah Konstitusi.
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mendesak pemerintah membuka ruang revisi pada objek materiil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan mengeklaim telah mengundang seluruh perwakilan serikat buruh dan pengusaha untuk membahas isi dari setiap pasal dalam UU Cipta Kerja.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati meminta pemerintah segera merevisi muatan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) menilai Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan…
Cara mendaftar Kartu Pra Kerja bisa melalui portal https://www.prakerja.go.id/. Sebelum mendaftar Kartu Pra Kerja, pendaftar harus membuat akun terlebih dahulu. Berikut…