Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa kembali mendaptkan BLT UMKM, untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Para pedagang pasar Sederhana mendapatkan kesempatan bertemu Presiden Joko Widodo serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara langsung.

Masih diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai Rp600 ribu di kuartal I 2022.

Presiden Joko Widodo menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyetujui dilalukannya penyaluran BLT dalam waktu dekat.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mengecek BLT UMKM 2022, melalui link di bawah ini.

Masyarakat kini sedang menanti keputusan dari pemerintah terkait bantuan sosial BLT UMKM 2022. Bagaimana kepastiannya?

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pelaku usaha mikro bila ingin mendaftarkan diri dan mendapatkan BLT UMKM.

Simak cara cek penerima BLT UMKM 2022 berikut dengan syarat pencairannya melalui artikel berikut.

Untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau bansos.

Pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp300.000 sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

PKL dan pedagang warung tegal (warteg) di Magelang dan Pekalongan mendapat untuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp1,2 juta yang tercatat dalam program Pedagang Kaki Lima dan…

Selain melalui laman kemnaker.go.id, Anda dapat mengecek status Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) Rp1 juta via WhatsApp maupun laman…

Penyaluran BPUM tahap 2 tahun 2021 terbagi dalam tiga periode, yaitu Juli, Agustus, dan September ini. Berikut langkah-langkah untuk mengecek penerima BLT UMKM 2021 secara…

Para pemilik warteg mengatakan bantuan yang diperlukan oleh para pengusaha yang terdampak pandemi adalah pinjaman modal untuk memperpanjang sewa tempat usaha.

wacana penurunan jumlah anggaran untuk dana desa dari Rp72 Triliun pada 2021 menjadi Rp68 Triliun pada 2022 ini, masih menjadi pembahasan di DPR RI.

Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp1,2 juta untuk sebanyak 1 juta PKL dan pemilik warung. Bantuan ini nantinya akan diberikan melalui TNI/Polri.