Pemerintah mengaku menghargai dinamika demokrasi yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat seiring perbedaan pendapat terkait revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Masyarakat diminta tak khawatir dengan adanya revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tujuannya justru untuk memperkuat posisi hukum lembaga tersebut.
Politisi partai Demokrat, Benny Kaburharman, menegaskan partai Demokrat menyatakan menolak terkait revisi UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Ruhut Sitompul menyatakan bahwa Partai Demokrat menolak adanya revisi UU KPK. Hal itu disampaikan Ruhut sembari menyebut adanya arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo…
Kelanjutan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah yang digelar hari ini, Kamis(11/2/2016) di Kompleks Parlemen,…
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili Koalisi masyarakat Sipil Anti Korupsi menemui badan legislatif DPR untuk meminta agar pemerintah, khususnya Presiden…
Berdasarkan hasil survei dari Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia, ternyata isu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menolak revisi UU KPK apabila ternyata malah melemahkan proses pemberantasan korupsi.
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa ketidaktahuan pemerintah tentang draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak…
Direktur Lembaga Survei Indonesia Hendra Prasetyo mengatakan Presiden Jokowi akan kehilangan kepercayaan publik apabila mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002…
Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Noersani Darlan MS PH berpendapat, pelemahan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sesuatu perbuatan…
Sejumlah tokoh agama menolak rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Pimpinan KPK menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.