Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak…
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menggaungkan usul membubarkan KPK saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru.
Kondisi ini terjadi pasca-berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengevaluasi sistem kepegawaian untuk memastikan roda organisasi itu berjalan efektif. Sepanjang periode 2016—2020 sudah…
Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan UU No.19/2019 tentang KPK membuat upaya pemberantasan korupsi seperti tersandera.
Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…
Kuasa hukum pemohon Mudjikartika menuturkan wakil pemerintah yang hadir di dalam persidangan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik…