Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) mendukung sikap Presiden Jokowi tertanggal 17 Mei 2021.

Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak…

MK menolak uji formil Undang-undang Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai KPK mengalami degradasi etika yang cukup serius, pasca-revisi UU KPK.

Busyro Muqoddas, eks pimpinan KPK menyebut fenomena 'banditisme politik' terjadi ketika para bandit yang berkuasa masuk dan merusak sebuah sistem.

Kondisi ini terjadi pasca-berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pegiat Antikorupsi Febri Diansyah mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia memburuk.

Mahfud MD mengatakan pemerintah menerima hasil kajian TII mengenai indeks persepsi Indonesia dan menjadikannya sebagai masukan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memerinci 29 pegawai tetap dan delapan orang pegawai tidak tetap telah mengundurkan diri.

Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK telah menyerahkan surat pengunduran diri ke biro Sumber Daya Masyarakat (SDM) lembaga antirasuah itu.

Surat pengunduran diri Febri Diansyah telah diterima oleh biro Sumber Daya Masyarakat (SDM) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisioner KPK mengakui bahwa perizinan sejak berlakunya revisi UU KPK memerlukan tahapan dan waktu lebih panjang.

Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…

Ketika para pemohon mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi, kesempatan serupa tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR.

Sekitar 41 persen responden survei  Cyrus Network meragukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi UU KPK 2019.

Kuasa hukum pemohon Mudjikartika menuturkan wakil pemerintah yang hadir di dalam persidangan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim.