Ganjar Pranowo ingin merevisi Undang-undang No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) apabila terpilih menjadi presiden.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menepis rumor adanya ancaman terhadap penyidik dari Polri sebagai buntut pencopotan Brigjen Endar dari jabatan.

Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) mendukung sikap Presiden Jokowi tertanggal 17 Mei 2021.

Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak…

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai KPK mengalami degradasi etika yang cukup serius, pasca-revisi UU KPK.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menggaungkan usul membubarkan KPK saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru.

Busyro Muqoddas, eks pimpinan KPK menyebut fenomena 'banditisme politik' terjadi ketika para bandit yang berkuasa masuk dan merusak sebuah sistem.

Kondisi ini terjadi pasca-berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Mahfud MD mengatakan pemerintah menerima hasil kajian TII mengenai indeks persepsi Indonesia dan menjadikannya sebagai masukan.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengevaluasi sistem kepegawaian untuk memastikan roda organisasi itu berjalan efektif. Sepanjang periode 2016—2020 sudah…

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memerinci 29 pegawai tetap dan delapan orang pegawai tidak tetap telah mengundurkan diri.

Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK telah menyerahkan surat pengunduran diri ke biro Sumber Daya Masyarakat (SDM) lembaga antirasuah itu.

Komisioner KPK mengakui bahwa perizinan sejak berlakunya revisi UU KPK memerlukan tahapan dan waktu lebih panjang.

Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan UU No.19/2019 tentang KPK membuat upaya pemberantasan korupsi seperti tersandera.

Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…

Ketika para pemohon mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi, kesempatan serupa tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR.