Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan langkah komisioner KPK yang mengajukan uji materi UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Arsul menilai langkah…
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa pengajuan judical review atau uji materi dari tiga pimpinan KPK tersebut telah mempunyai legal standing.
Pengajuan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah memastikan akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang pengujian konstitusionalitas UU KPK hasil revisi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Presiden Jokowi membuka dialog dengan berbagai macam pihak sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas.
Koalisi Masyarakat Tolak Orba Jilid II mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang menolak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu pencabutan…
Perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejalan dengan revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Salah satu celah dalam revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kemungkinan maraknya gugatan praperadilan yang diajukan oleh para tersangka koruptor.
Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Senin (14/10/2019) dua pekan lalu, para pemohon belum mencantumkan nomor UU KPK hasil revisi. Pasalnya, pengundangan beleid tersebut baru dilakukan oleh Kementerian…
Para pemohon pengujian UU KPK hasil revisi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memeriksa perkara mereka kendati gagal menyerahkan objek gugatan sesuai tenggat waktu.
Meski tanpa tanda tangan Presiden, Undang-undang baru KPK hasil revisi yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu telah resmi diberlakukan pada Kamis…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berlaku, meski Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU…
Sejumlah ekonom dan akademisi menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dengan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko…
Penolakan ekonom dan akademisi terhadap revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan agenda politik. Surat terbuka yang dilayangkan adalah bentuk kekhawatiran terhadap…
Penolakan ekonom dan akademisi terhadap revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan agenda politik. Surat terbuka yang dilayangkan adalah…
Dukungan ekonom dan akademisi terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terus mengalir. Hingga siang ini dukungan tembus 200 orang…
Massa mahasiswi dari sejumlah kampus memberikan poster tikus berdasi kepada sejumlah Polwan saat aksi di depan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
Dukungan ekonom dan akademisi melalui surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terus bertambah. Hingga siang ini…
