KPK mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak revisi Undang-undang No 30 Tahun 2001 tentang KPK sehingga DPR seharusnya tidak perlu kembali mengajukan usulan…

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan pembahasan tentang pokok-pokok yang harus diperbaiki dalam UU KPK.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Taufiqqurahman Ruki mengakui bahwa UU KPK masih belum baik. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk melakukan revisi Undang-undang yang melemahkan…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi terkait draf rancangan Undang-undang no 30 Tahun 2002. Ada enam poin keberatan yang disampaikan Pelaksana Tugas…

PKS menolak usulan perubahan UU KPK menjadi inisiatif DPR di Baleg. Saya melihat perbedaan antarfraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar.

Istana Kepresidenan belum memberikan sikap resmi terkait usulan draft Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR yang sempat ditolak oleh Presiden Joko…

Komisi Pemberantasan Korupsi menolak revisi undang-undang yang diajukan oleh DPR. Revisi tersebut belum diperlukan untuk saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan draf Rancangan Undang-Undang (UU) KPK yang diajukan untuk direvisi oleh DPR.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso menyangkal kedatangannya ke Kompleks Parlemen Senayan untuk bertemu Ketua Badan Legislasi Sareh Wiryono.

DPR akan menyertakan draf revisi UU No. 30/2002 tentang KPK yang dibuat oleh KPK sebagai acuan agar pembahasan revisi tidak berujung pada pelemahan institusi pencegah dan…

Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi, DPR bersikukuh melakukan revisi terhadap undang-undang KPK No. 30 tahun 2002 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional…

Presiden Joko Widodo belum mengambil sikap tegas terkait rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menyiapkan draft revisi terhadap undang-undang KPK yang akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas…

Dewan Perwakilan Rakyat optimis pemerintah tak akan menarik revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional 2015.

Komisi III DPR menilai ada yang salah dari komunikasi Menkumham Yasonna H Laoly dengan Presiden Joko Widodo perihal revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Budi Waseso enggan memberi komentar panjang soal rencana revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).