Jaksa Agung HM Prasetyo yang juga mantan politisi Partai NasDem ini meminta agar publik tidak melihat draft revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…
Undang-undang Dasar 1945 saja bisa diamandemen, apalagi hanya undang-undang seperti UU KPK. Hanya saja, ujar Abdullah Hehamahua, persoalannya ada pada niat dan tujuan amandemen…
Juru bicara Fraksi PPP di DPR Arsul Sani mengatakan fraksinya belum menentukan sikap terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sehingga apabila ada anggota…
KPK mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak revisi Undang-undang No 30 Tahun 2001 tentang KPK sehingga DPR seharusnya tidak perlu kembali mengajukan usulan…
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan pembahasan tentang pokok-pokok yang harus diperbaiki dalam UU KPK.
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Taufiqqurahman Ruki mengakui bahwa UU KPK masih belum baik. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk melakukan revisi Undang-undang yang melemahkan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi terkait draf rancangan Undang-undang no 30 Tahun 2002. Ada enam poin keberatan yang disampaikan Pelaksana Tugas…
KPK menyatakan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi oleh nilai kerugian negara.Kalau pun DPR tetap ingin mengamputasi KPK, perlu dipikirkan kemlai…
Istana Kepresidenan belum memberikan sikap resmi terkait usulan draft Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR yang sempat ditolak oleh Presiden Joko…
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso menyangkal kedatangannya ke Kompleks Parlemen Senanyan, Rabu (17/6/2015) lalu, bertemu Ketua Badan…
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso menyangkal kedatangannya ke Kompleks Parlemen Senayan untuk bertemu Ketua Badan Legislasi Sareh Wiryono.
DPR akan menyertakan draf revisi UU No. 30/2002 tentang KPK yang dibuat oleh KPK sebagai acuan agar pembahasan revisi tidak berujung pada pelemahan institusi pencegah dan…
Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi, DPR bersikukuh melakukan revisi terhadap undang-undang KPK No. 30 tahun 2002 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional…