Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, menegaskan fraksinya mendukung kebijakan penundaan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu kematangan berpikir dan sosialisasi menyeluruh…
Pemerintah Indonesia akan mengundang sejumlah tokoh akademisi dan hukum untuk berdialog mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan batas masa penundaan yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam membahas revisi UU KPK tergantung dengan kejelasan informasi perihal…
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengambil jalan keluar sementara untuk menunda pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi No.30 tahun 2012.
Pemerintah akan mendengarkan penjelasan DPR terlebih dulu terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui rapat konsultasi sebelum…
Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan institusinya menghormati sikap pimpinan KPK terkai rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, namun dirinya menegaskan revisi…
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mundur apabila revisi UU KPK disahkan. Terkait hal itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi…
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan meralat ucapannya terkait telah terbitnya surat Presiden untuk merevisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam juga menyatakan pihaknya menyatakan penolakannya terhadap revisi UU KPK yang akan disahkan di DPR nanti. Hal itu, sambungnya, akan berpengaruh…
Pendiri dan Ketua Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut adanya potensi tekanan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Presiden Joko Widodo.nn
Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan pemerintah setuju rivisi UU KPK hanya untuk tujuan penguatan dengan empat usulan perubahan, yakni pembentukan dewan pengawas, penerbitan…