Kementerian Perhubungan segera melaksanakan penyederhanaan 157 jenis pelayanan publik sebagai langkah nyata perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai Pemprov Sumatra Barat sudah siap menjalankan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai keterbukaan informasi pelayanan publik dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.
Ombudsman Republik Indonesia mencatat lima provinsi yang paling cepat merespon UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik untuk pembenahan pelayanan di masing-masing SKPD di…
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memperkirakan tingkat pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota stagnan, seiring dengan berhentinya jumlah daerah yang…
Bisnis.com, PALU--Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan pelayanan publik mengalami kerusakan akibat korupsi yang terjadi di tingkat kelurahan,…
Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 42,9% unit pelayanan di kementerian tidak memajang standar waktu pelayanan sehingga memunculkan potensi mengulur-ulur waktu pelayanan.