Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta setiap instansi pelayanan publik harus menyediakan tempat pengaduan masyarakat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi membentuk 57 kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik yang tersebar di 34…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa pelayanan publik bebas dari praktek KKN merpupakan hak setiap warga negara.…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar sosialiasi tindak lanjut evaluasi daerah yang dipilih menjadi role model pelayanan publik di Bali.…
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara masuk dalam zona kuning atau memiliki tingkat kepatuhan sedang dalam pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Pada 2015, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelitian tingkat kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009.
Mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia tidak patuh terhadap Undang-undang pelayanan publik sehingga tercapai kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Ombudsman Republik Indonesia menyatakan berdasarkan penelitian terhadap 22 Kementerian, empat diantaranya memiliki tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang rendah…
Sinergi antara pemerintah setempat dan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Semangat inilah yang digaungkan oleh Ombudsman…
Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik tidak bisa dilepaskan dari komitmen pemerintah setempat. Pimpinan pemerintahan harus memegang teguh prinsip penyelenggaraan pelayanan…
Sambut Kemerdekaan, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Program Layanan 70-70 Bisnis.com, JAKARTAKementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR`/BPN) akan melakukan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mengajak segenap pemerintahan daerah bahu-membahu menampilkan kinerja…
Para pemangku kepentingan atau stakeholder di Kabupaten Malang, Jawa Timur, membentuk forum pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan mengenai pelayanan publik.
Pemkot Batu, Jawa Timur, akan menularkan layanan administrasi kantor kecamatan Batu kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) utamanya dinas kependudukan dan catatan sipil.