RUU Perlindungan Data Pribadi diperlukan agar BPS bisa mengakomodasi keperluan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang semakin banyak meminta data dengan level lebih…

Kejahatan siber pun dinilai semakin meningkat dan berisiko menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun nasabah.

Berkaitan dengan adanya dugaan kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi, Menkominfo Johnny G Plate menegaskan tidak ada kebocoran data itu.

PeduliLindungi bisa dibuka oleh siapapun di Google sehingga potensi NIK terbuka cukup besar.

Perlu adanya koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menangani perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen.

Tidak adanya klasifikasi data pribadi yang jelas bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena memunculkan risiko tidak terlindungi dengan maksimal.  

Simak cara menempel watermark di scan KTP agar tidak disalahgunakan oleh oknum di internet.

Kementerian Kesehatan pada Rabu (1/9/2021) menegaskan, data masyarakat yang ada di eHAC tidak bocor dan berada dalam perlindungan.

Hingga saat ini penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah melewati beragam proses pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor.

Diperlukan pula koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam menangani perlindungan konsumen.

Investor asing masih akan menaruh perhatian kepada perusahaan rintisan atau startup lokal meski terjadi beberapa kali kebocoran data dan informasi di Indonesia.

Pada era yang serba digital, sumber daya manusia, kebijakan, dan teknologi menjadi tiga pilar penting untuk menangkal serangan siber. Kolaborasi dengan negara lain diyakini…

Perlindungan data pribadi warga negara terancam jika milik Kepala Negara saja bisa tersebar luas.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara perihal perlindungan data akan memberikan…

Kolaborasi pelindungan data lintas negara berpotensi memberikan manfaat berupa penyetaraan praktik perlindungan data di regional Asia Tenggara. 

Hal ini perlu mendapat respons cepat karena serangan siber menimbulkan dampak serius bagi perusahaan.