Yang terbaru pada 12 Mei 2021, data 100.002 dari 279 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin (R 87,1 juta).

perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diminta Pimpinan Komisi I DPR RI.

Informasi yang dicuri itu merupakan kumpulan data penjualan dan marketing dari 2014-2019, serta berada di file elektronik yang tidak dikunci.

McDonald's Corp mengungkapkan telah terjadi kebocoran data dari sejumlah karyawan dan konsumen di dua negara, yakni Korea Selatan dan Taiwan.

Indonesia sudah terlambat untuk menghadirkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi kalau dibandingkan dengan sejumlah negara lain seperti Singapura dan Vietnam.

Masyarakat diminta memperhatikan 3 hal setelah menerima barang belanjaan online untuk melindungi keamanan data pribadi.

Baik di tingkat global maupun nasional, telah banyak kasus kebocoran data pribadi dari platform digital yang mencuat. Akan tetapi, kabar mengenai hal ini cepat melambung…

Pemeriksaan para saksi masih tetap berjalan hingga tim penyidik Bareskrim Polri mendapatkan tersangka kasus pembobolan data penduduk Indonesia tersebut.

BPJS disarankan untuk meningkatkan visilibilitas sistem keamanan teknologi informasi untuk mencegah serangan siber oleh para peretas.

BPJS Kesehatan mengakui data peserta rentan dibobol peretas kendati telah menerapkan sistem keamanan teknologi informasi yang berlapis-lapis.

Sistem keamanan BPJS Kesehatan bisa dikatakan rendah apabila dugaan kebocoran data 279 warga RI terbukti.

BPJS Kesehatan menjelaskan cara kerja sistem keamanan data mereka di tengah kasus jutaan data pesertanya yang diduga bocor.

BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan berita-berita dugaan kebocoran data.

Meskipun diakui peretasan mungkin terjadi, hingga saat ini badan tersebut belum menegaskan apakah data yang tersebar di forum online itu merupakan data BPJS Kesehatan

Selain segera menemukan pembocor data 279 juta penduduk, Siber Polri juga diminta mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyebarkan data pribadinya.

Bisnis, JAKARTA — Tarik-ulur soal apakah otoritas pengawas data pribadi sebagai lembaga independen atau di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika jadi pengganjal dalam…