DPR Minta Jokowi Tingkatkan Alutsista Tentara Perdamaian Indonesia di Lebanon

Kontingen Garuda Indobatt menjadi garda terdepan dalam menjalankan misi perdamaian di bawah Pasukan Sementara PBB di Lebanon
Ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8/2020) malam./theprovince.com
Ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8/2020) malam./theprovince.com

Bisnis.com, JAKARTA – DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meningkat alutsista dan kebutuhan tentara perdamaian Indonesia atau Kontingen Garuda Indonesia Batatalion (Indobatt) di Lebanon.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Rudana Supadma menjelaskan, dirinya telah didelegasikan bersama Ketua BKSAP DPR Fadli Zon untuk melakukan pertemuan dengan prajurit Garuda Indobatt di Lebanon.

Menurutnya, Kontingen Garuda Indobatt telah menjadi garda terdepan dalam menjalankan misi perdamaian di bawah Pasukan Sementara PBB di Lebanon. Oleh sebab itu, mereka perlu didukung secara penuh oleh pemerintah.

"Kontingen Garuda perlu didukung penuh dalam peningkatan alutsista, perlengkapan dan berbagai kebutuhan, khususnya kendaraan juga peremajaan genset," jelas Putu dalam keterangannya, Senin (15/5/2023).

Selain itu, lanjutnya, BKSAP DPR juga melakukan kunjungan ke Parlemen Lebanon untuk menyampaikan dukungan serta mendiskusikan berbagai potensi kerja sama yang bisa dilakukan.

Sebagai informasi, Pasukan Sementara PBB di Lebanon sudah dibentuk sejak 1978. PBB membentuk pasukan ini untuk memastikan mundurnya pasukan Israel di Lebanon.

"Secara garis besar, kedatangan kami untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Lebanon yang sudah berjalan sekitar 70 tahun," ujar legislator asal Bali itu.

Putu pun berharap Kontingen Garuda Indobatt dapat menjadi jembatan bagi penyelesaian konflik antara Lebanon dan Israel. Dengan begitu, lanjutnya, peran Indonesia di tingkat global makin disegani.

Lebih lanjutnya, dia menegaskan DPR akan terus meningkatkan perannya untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, termasuk wilayah Timur Tengah. DPR, lanjutnya, melalui BKSAP juga menjadi bagian IPU Task Force untuk resolusi perdamaian perang Rusia-Ukraina.

“Karena peran diplomasi parlemen sangat penting untuk menjembatani berbagai kepentingan nasional, sesuai amanat UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 sebagai wujud implementasi UUD 1945," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro