Untuk mencegah penularan virus corona, maka DPR meminta kepada pemerintah untuk lebih gesit melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 akan digelar tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah diselenggarakan pada 27 November 2024.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati meminta pemerintah segera merevisi muatan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan pemilihan umum atau Pemilu 2024 disepakati pada tanggal Februari 2024.

Komisi IX DPR bakal membentuk panitia kerja atau panja vaksin menyusul adanya 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang kedaluarsa. Panja itu tak hanya membahas soal vaksin kedaluarsa…

Pemindahan ibu kota bukan wacana baru. Rencana ini bahkan sudah muncul sejak era Presiden Sukarno.

Lima mobil yang terparkir di gedung DPR RI jadi sorotan, Arteria Dahlan ngaku pelat nomor tersebut tidak asli.

Fraksi PKS DPR RI menjadi satu-satunya dari sembilan fraksi yang menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

Usulan akses KUR bagi alumni Kartu Prakerja disampaikan oleh Anggota Komisi XI Puteri A. Komarudin dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan pada Rabu (19/1/2022).

Meski memakan waktu relatif singkat, pembahasan RUU IKN juga dipenuhi dengan berbagai dinamika, kontroversi, hingga adanya aksi saling sindir di berbagai ruang publik.

DPR mempertanyakan banyaknya vaksin yang hampir kadaluarsa padahal insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor mencapai Rp8,33 triliun pada tahun lalu.

Pemerintah dan DPR RI, yang tergabung dalam panitia kerja (panja) RUU IKN, sebelumnya membahas RUU IKN selama 16 jam sejak kemarin, Senin (17/1/2022).

DPR memastikan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN mewajibkan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, meski terjadi pergantian pemerintahan.

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Puan menyatakan bahwa dari sembilan fraksi di DPR, delapan di antaranya menyetujui penetapan UU IKN, dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak penetapan…

DPR menyarankan agar pihak Kejaksaan menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana pria yang menendang sesajen di Gunung Semeru lewat restorative justice.