Ketua Banggar DPR Said Abdullah memberi bocoran bahwa sosok menteri keuangan (Menkeu) di kabinet Prabowo Subianto. Siapa dia?

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024 didominasi politisi dan minim kalangan profesional. Mengapa DPR setujui?

Revisi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara menjadi pintu masuk Presiden Terpilih Prabowo merombak dan menambah pembantunya di kabinet baru.

Kemenkeu mengatakan pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Keuangan (Kemenkeu) tidak menutup kemungkinan memperpanjang kebijakan insentif PPh untuk UMKM.

Satgas BLBI memiliki target untuk menagih Rp110 triliun hak negara kepada pihak-pihak terkait kasus itu, sebelum dibubarkan pada akhir 2024.

Kemenkeu akan membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI sebagai pengganti Satgas BLBI.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengungkapkan Kemenkeu sedang mengembangkan sistem agar bansos langsung diterima tanpa perantara tahun depan.

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk terus meningkatkan pendapatan negara pada tahun depan.

Fraksi PKB DPR menolak rencana usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan 20% dari APBN (mandatory spending).

Sri Mulyani mengaku masih banyak tantangan yang harus dibicarakan bersama sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai hingga kini.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, nilai kesepakatan tersebut tembus puluhan dolar Amerika Serikat (AS).

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia perlu pendanaan sebanyak US$281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun agar tidak memperburuk perubahan iklim.

Dua kejadian terkait dunia pendidikan mengemuka di sela kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta awal pekan ini.

Posisi cadev Indonesia Agustus 2024 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, hingga penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya memperoleh alokasi 15% dari Rp665,02 triliun.