UU yang tujuan utamanya untuk melindungi petani ini justru terlihat membatasi ruang gerak petani, khususnya petani kecil.

Bisnis, JAKARTA — Rancangan undang-undang tentang Perkoperasian dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Amendemen Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus penciptaan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa dari jumlah 54 RUU yang menjadi target Prolegnas 2014—2019, terdapat 21 RUU yang pembahasannya berpotensi untuk lebih…

Beberapa kelemahan pada UU No. 20 Tahun 2013 tersebut di antaranya permasalahan distribusi dokter. Kedua, adanya sejumlah pasal dalam Undang-undang tersebut yang memicu kontroversi…

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong DPR dan Pemerintah menuntaskan amendemen undang-undang tentang persaingan usaha.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengusulkan pembentukan lembaga independen guna menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi sistem perundang-undangan di Indonesia.

Sekarang lapor dan bayar pajak itu bukan kepentingan dari Ditjen Pajak saja karena ada bagi hasil 20% masuk ke daerah, ucap Kepala Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut Agustin…

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendukung rencana Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Perry Warjiyo yang ingin merevisi Undang-Undang…

Kalangan akademisi menilai rencana parlemen menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP…

Presiden Joko Widodo mengesahkan UU No. 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang…

JAKARTA -- Arsitek di Indonesia baru saja merayakan kemenangannya, usai Rancangan Undang-undang Arsitek disahkan menjadi Undang-undang pada sidang paripurna DPR RI, Selasa…

Pemerintah tetap memberikan kebebasan bagi pentolan organisasi kemasyarakatan yang telah dibubarkan untuk membentuk organisasi baru sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi…

Pemerintah berharap revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu tuntas dibahas pada akhir Mei. Pasalnya, tahapan pemilihan umum pada 2019 akan dimulai pada Juni tahun ini.

Pemerintah berharap produk undang-undang yang dihasilkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat semakin berkualitas.