DPR RI masih membuka peluang untuk melegalisasi ganja medis walaupun uji materinya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dengan merevisi Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

MK menemukan pemalsuan tanda tangan oleh mahasiswa di berkas perkara judicial review UU Ibu Kota Negara (IKN) sehingga uji materi tersebut akhirnya dicabut.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengusulkan agar dibentuk Undang-undang (UU) Penggalangan Dana Publik.

Mantan Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyarankan agar penanda untuk kendaraan pejabat pada pelat kendaraan bermotor dinas dikembalikan ke pelat berwarna merah.

Kadin menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker belum menyentuh aspek materiil dari UU Ciptaker.

APHR menyambut baik putusan MA yang mempertahankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

Pemerintah dan DPR RI, yang tergabung dalam panitia kerja (panja) RUU IKN, sebelumnya membahas RUU IKN selama 16 jam sejak kemarin, Senin (17/1/2022).

Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan berbagai regulasi turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam waktu dua bulan.

Seluruh fraksi menyetujui rancangan APBN 2022 dari pemerintah. Hanya PKS yang menyetujui dengan catatan.

Erick Thohir menyambut inisiasi Komisi VI DPR mengenai revisi UU BUMN.

Ratifikasi perdagangan online Asia Tenggara membuka kesempatan sekaligus tantangan agar Indonesia tidak hanya sebatas pasar bagi negara dalam kawasan.

Kepastian hukum begitu penting, karena selama ini oknum penyelenggara pinjol ilegal belum bisa ditindak secara langsung atau baru bisa dijerat setelah adanya laporan masyarakat.

Salah satu yang menjadi wacana RUU KUP adalah pembentukan lembaga penerimaan pajak yang lebih independen.

Rancangan bagi undang-undang penyakit menular termasuk pasal-pasal baru yang akan mengizinkan gubernur untuk meminta orang-orang yang terinfeksi untuk tinggal di tempat yang…

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 pun mengukuhkan penguatan asuransi mutual dengan memerintahkan pembentukan UU Asuransi Usaha Bersama.