Mantan Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyarankan agar penanda untuk kendaraan pejabat pada pelat kendaraan bermotor dinas dikembalikan ke pelat berwarna merah.

Pengamat menilai revisi UU LLAJ harus mengakomodasi semua tipe kendaraan listrik.

Kadin menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker belum menyentuh aspek materiil dari UU Ciptaker.

APHR menyambut baik putusan MA yang mempertahankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan berbagai regulasi turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam waktu dua bulan.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) bakal merevisi Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagai tindak lanjut…

Seluruh fraksi menyetujui rancangan APBN 2022 dari pemerintah. Hanya PKS yang menyetujui dengan catatan.

Erick Thohir menyambut inisiasi Komisi VI DPR mengenai revisi UU BUMN.

Kepastian hukum begitu penting, karena selama ini oknum penyelenggara pinjol ilegal belum bisa ditindak secara langsung atau baru bisa dijerat setelah adanya laporan masyarakat.

Saat ini pemerintah lebih urgen untuk menampung semua aspirasi masyarakat sebab dibutuhkan regulasi komprehensif agar UU ini dapat memenuhi kebutuhan ragam sektor.

Salah satu yang menjadi wacana RUU KUP adalah pembentukan lembaga penerimaan pajak yang lebih independen.

Rancangan bagi undang-undang penyakit menular termasuk pasal-pasal baru yang akan mengizinkan gubernur untuk meminta orang-orang yang terinfeksi untuk tinggal di tempat yang…

Kementerian PUPR memperkirakan penerbitan UU tersebut akan terjadi setelah program vaksinasi dimulai atau paling cepat pada kuartal III/2021. 

Dikutip dari bahan pidato pembukaan masa persidangan ke II 2020/2021 yang dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani, empat RUU yang menjadi prioritas pemerintah merupakan 3…

Salah ketik dalam UU Cipta Kerja merupakan bukan unsur kesengajaan tetapi kekeliruan tersebut murni human error.

Bisnis, JAKARTA — Harapan berakhirnya kontoversi Undang-Undang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan secara resmi, ternyata tidak terwujud.