Dikutip dari bahan pidato pembukaan masa persidangan ke II 2020/2021 yang dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani, empat RUU yang menjadi prioritas pemerintah merupakan 3…

Salah ketik dalam UU Cipta Kerja merupakan bukan unsur kesengajaan tetapi kekeliruan tersebut murni human error.

Bisnis, JAKARTA — Harapan berakhirnya kontoversi Undang-Undang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan secara resmi, ternyata tidak terwujud.

Menkumham Yasonna Laoly meyakini bahwa UU Cipta Kerja memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peraturanperundang-undangan Indonesia.

Rancangan undang-undang tersebut akan mulai berlaku tahun depan jika disetujui oleh majelis perwakilan rakyat dan sejumlah kementerian terkait.

Beleid yang komprehensif bertujuan untuk mengatasi sebagian besar masalah yang telah merusak hubungan AS-China, tetapi juga mencari kerja sama dalam hal pengendalian senjata…

RUU Perppu Pilkada disahkan menjadi UU pada sidang Paripurna yang digelar DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Masyarakat awam tentu tidak paham bahwa kesalahan pengetikan dalam penyusunan undang-undang bisa berujung penjara.

Komisi VI DPR mengundang beberapa akademisi guna menyerap masukan-masukan dalam upaya melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. 

UU yang tujuan utamanya untuk melindungi petani ini justru terlihat membatasi ruang gerak petani, khususnya petani kecil.

Bisnis, JAKARTA — Rancangan undang-undang tentang Perkoperasian dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Amendemen Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus penciptaan tenaga kerja.

Bisnis, JAKARTA — Pemegang saham terpaksa harus menempuh skenario pembubaran perseroan terbatas yang tidak aktif sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 tentang Perseroan…

Beberapa kelemahan pada UU No. 20 Tahun 2013 tersebut di antaranya permasalahan distribusi dokter. Kedua, adanya sejumlah pasal dalam Undang-undang tersebut yang memicu kontroversi…

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong DPR dan Pemerintah menuntaskan amendemen undang-undang tentang persaingan usaha.