Kenaikan upah buruh tani dan buruh bangunan baik riil maupun nominal sepanjang Januari hingga April 2016 tidak ideal karena masih lebih rendah dari peningkatan harga pangan.
Kalangan buruh di Depok mendesak kenaikah upah pada tahun depan mencapai Rp650.000 seiring beban pengeluaran buruh di kota tersebut dinilai terus meningkat.
Pemerintah Provinsi Bali didesak segera menerapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi seperti yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, untuk meningkatkan kesejahteraan…
Asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyepakati kenaikan upah…
Pemprov Jawa Timur meminta serikat buruh di Surabaya dan sekitarnya tidak menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota terlalu tinggi karena justru akan membuat perusahaan…
Sekjen Serikat Buruh Sedunia (ITUC) Sharan Burrow menyatakan, pihaknya menolak sistem upah rendah yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya pemiskinan secara…
Lima perusahaan penanaman modal asing menyampaikan keluhannya mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Desk Khusus Investasai Tekstil dan Sepatu yang dibentuk oleh Badan…
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan terus melancarkan aksi-aksi untuk menentang PP No 78/2015 tentang pengupahan.
Elemen buruh di Jawa Timur menerima hasil penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 untuk 38 kabupaten/kota sebagaimana sesuai kesepakatan yang secara resmi ditandatangani…
Pemerintah akan segera menerbitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai regulasi turunan dari UU No.…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga protes buruh di Ibu Kota terhadap upah minimum yang telah ditetapkan sebesar Rp3,1 juta dipicu lantaran upah minimum di…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerbitan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengusaha semata, namun untuk kepentingan…
Kalangan pekerja meminta kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) anti upah murah dalam rangka menolak PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n