Pemprov Jawa Timur meminta serikat buruh di Surabaya dan sekitarnya tidak menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota terlalu tinggi karena justru akan membuat perusahaan…
Sekjen Serikat Buruh Sedunia (ITUC) Sharan Burrow menyatakan, pihaknya menolak sistem upah rendah yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya pemiskinan secara…
Lima perusahaan penanaman modal asing menyampaikan keluhannya mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Desk Khusus Investasai Tekstil dan Sepatu yang dibentuk oleh Badan…
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan terus melancarkan aksi-aksi untuk menentang PP No 78/2015 tentang pengupahan.
Elemen buruh di Jawa Timur menerima hasil penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 untuk 38 kabupaten/kota sebagaimana sesuai kesepakatan yang secara resmi ditandatangani…
Pemerintah akan segera menerbitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai regulasi turunan dari UU No.…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga protes buruh di Ibu Kota terhadap upah minimum yang telah ditetapkan sebesar Rp3,1 juta dipicu lantaran upah minimum di…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerbitan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengusaha semata, namun untuk kepentingan…
Kalangan pekerja meminta kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) anti upah murah dalam rangka menolak PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengundang Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas pengupahan sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan unsur pengusaha dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan merujuk pada mekanisme pengupahan…
Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti mengatakan tidak ada penghapusan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula pengupahan sesuai PP Nomor…
Pemerintah memang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tetapi KSPI tetap menyatakan penolakan…