Masalah pengupahan merupakan keluhan utama para pelaku industri padat karya, salah satunya terkait dengan upah minimum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merubah ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dimana angka Rp2,7 juta dianggap belum layak bagi buruh setelah kenaikan BBM.

Serikat Buruh dan Pekerja Pulp Kertas (SBP2K) Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau dan pengusaha untuk menetapkan upah pekerja sektor pulp dan kertas.

Pemerintah menawarkan konsep sistem upah bagi hasil produktivitas atau productivity gainsharing yang diyakini akan meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan sehingga…

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta kalangan pengusaha memberikan insentif berupa uang makan dan transportasi kepada buruh untuk membantu menekan pengeluaran buruh…

Ancaman hengkang asosiasi pengusaha dari keanggotaan dewan pengupahan bisa mengancam okupasi kawasan industri terutama di Bekasi, Jawa Barat.nn

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk berkonsultasi tentang masalah upah minimum kota (UMK).

Rekomendasi penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI untuk 2015 diharapkan tuntas hari ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mendukung aksi unjukrasa kalangan buruh di kantor Pemkab Bogor terkait penaikan upah minimum 2015.

Para pekerja menuntut agar upah minimum provinsi Sumsel tahun depan menjadi Rp3,49 juta karena mempertimbangkan wacana penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah dalam…

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatra Barat belum menyepakati besaran UMP yang ditetapkan gubernur Sumbar sebesar Rp1,615 juta atau meningkat 8,38% dari upah tahun sebelumnya…

Massa gabungan sekira 300 buruh mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menabrak aturan demi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2015.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah rumusan penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK) supaya upah baru tidak lebih rendah dibandingkan yang berlaku pada tahun berjalan.

Detik-detik menjelang penetapan upah minimum provinsi 2015 pada bulan depan, sejumlah serikat pekerja di Provinsi Banten gencar menuntut kenaikan upah.

Kalangan pekerja meminta kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk menunda pengesahan penetapan upah minumum 2015 yang biasanya selalu diumumkan pada 1 November.n

Pemerintah Provinsi DKI tak akan dapat menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2015 hingga 30% sesuai tuntutan buruh.