Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan melakukan langkah hukum terkait dengan keluarnya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tertanggal…
Beberapa perusahaan di DKI Jakarta mengajukan penangguhan kepada Pemerintah Provinsi DKI karena tidak mampu membayar pekerja sesuai besaran Upah Minimum Provinsi DKI 2015…
Petani di Jawa Tengah merugi hingga jutaan rupiah akibat pengeluaran upah pekerja atau jasa pertanian dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai produksi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merubah ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dimana angka Rp2,7 juta dianggap belum layak bagi buruh setelah kenaikan BBM.
Serikat Buruh dan Pekerja Pulp Kertas (SBP2K) Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau dan pengusaha untuk menetapkan upah pekerja sektor pulp dan kertas.
Pemerintah menawarkan konsep sistem upah bagi hasil produktivitas atau productivity gainsharing yang diyakini akan meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan sehingga…
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelesaikan dan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta kalangan pengusaha memberikan insentif berupa uang makan dan transportasi kepada buruh untuk membantu menekan pengeluaran buruh…
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) sebesar Rp3,2 juta mulai tahun…
Para pekerja menuntut agar upah minimum provinsi Sumsel tahun depan menjadi Rp3,49 juta karena mempertimbangkan wacana penaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah dalam…
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatra Barat belum menyepakati besaran UMP yang ditetapkan gubernur Sumbar sebesar Rp1,615 juta atau meningkat 8,38% dari upah tahun sebelumnya…
Massa gabungan sekira 300 buruh mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menabrak aturan demi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2015.