Pemerintah disebut sedang menyiapkan aturan terkait dengan hak royalti atas lagu yang di-cover dan diunggah melalui YouTube.

Pungutan royalti lagu dan musik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2021 akan diberikan kepada musisi dan pemilik hak karya.

Pungutan royalti yang sudah ada selama ini masih belum jelas diberikan kepada siapa, pahadal seharusnya royalti itu merupakan hak eksklusif musisi yang musik/lagunya digunakan.

Awalnya, pemerintah berencana menerbitkan ketentuan mengenai royalti musik dan lagu pada 2022.

Berikut daftar royalti lagu atas penggunaan hak cipta musik yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha yang tertera dalam laman www.lmkn.id

Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dianggap sangat lambat. Nyaris tujuh tahun lamanya sampai ditetapkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta…

Meski terlambat, kata Anang, PP yang merupakan aturan turunan dari UU No 28 Tahun 2014 tentag Hak Cipta ini membawa angin segar bagi industri musik di Indonesia.

Presiden Joko Widodo diketahui telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Rencana pemberian insentif tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Tingginya tarif royalti akan meningkatkan biaya produksi sehingga cadangan batu bara yang masih berada di lapisan bawah tidak lagi menjadi ekonomis untuk ditambang.

Wacana penyesuaian royalti perusahaan tambang batu bara kembali mencuat, sejalan dengan penyusunan rancangan per­­atur­an pemerintah mengenai perpajakan dan penerimaan negara…

Kementerian ESDM mengusulkan agar tarif royalti batu bara diterapkan berjenjang mengacu pada harga batu bara acuan (HBA). Bagaimana dampaknya terhadap emiten batu bara?

Aktivitas mengunggah karya dengan membawakan lagu milik penyanyi atau musisi lain tanpa seizin yang berhak, masih menjadi bahasan di kalangan musisi.

Banyak musisi dan pencipta lagu merasa belum sepenuhnya mendapat haknya dalam mendapatkan royalti atas karya cipta mereka.

Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat menunggu pembayaran kurang bayar pajak dan royalti PT Freeport Indonesia sebesar Rp180 miliar oleh Kementerian Keuangan.

Pandemi corona telah menekan keuangan para pengusaha batu bara. Untuk itu Asosiasi Pertambangan Baru Bara Indonesia (APBI) mengusulkan adanya relaksasi terhadap pembayaran…