Kementerian Dalam Negeri sudah mengidentifikasi sebanyak 3.443 peraturan daerah di seluruh Indonesia yang berpotensi dibatalkan atau dicabut, karena menghambat investasi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengaku sudah melakukan penertiban lebih dari 200 tiang reklame sejak 2014. Penertiban tersebut dilakukan terhadap sejumlah…

Dari 1.379 perda yang mengatur ketentuan pajak dan retribusi, 31% di antaranya menghambat atau merusak iklim investasi di daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan ada 3.226 peraturan daerah di Indonesia yang muatannya menghambat investasi, birokrasi dan perizinan serta bertentangan dengan…

Presiden RI Joko Widodo meminta proses deregulasi dipercepat dengan penghapusan lebih dari 3.000 Peraturan Daerah yang dinilai saling tumpang-tindih.

Sejak era otonomi berlaku dan energi desentralisasi bertumbuh, peraturan-peraturan di daerah sontak berserakan. Celakanya, sebagian besar kebijakan justru tak harmonis dengan…

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut sebanyak 3.000 peraturan daerah yang bermasalah.

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Dalam Negeri mencabut 3.000 peraturan daerah yang dianggap bermasalah.

Pemerintah Daerah diminta membuat Perda yang mengatur tentang hunian berimbang.

Selama 16 tahun sejak Kota Depok berdiri dan terpisah dari Kabupaten bogor, baru terdapat empat Perda yang dibuat oleh DPRD Kota Depok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) DKI Jakarta tahun depan akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan, agar memiliki payung hukum yang kuat dalam mekanisme penggunaannya…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau menilai Pemkot Pekanbaru beserta kalangan legislatif tidak kreatif dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan menggenjot…

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pengurusan rencana detil tata ruang untuk kawasan Kepulauan Seribu dan Pulau Reklamasi…

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangannya atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014 DKI Jakarta.nn

Penetapan Raperda Pelestrian Kebudayaan Betawi hari ini, Selasa (18/8/2015) dalam sidang paripurna disambut baik oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).nn

DPRD DKI menimbang kelebihan nilai aset yang tinggi PT Transjakarta sesuai temuan BPK berpotensi disalahgunakan oleh oknum, sehingga Pemprov harus segera melakukan revisi…