Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi terkait pembatalan 3.143 Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya pengawasan pusat dalam penyusunan peraturan daerah, agar terjadi keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia.…
Sembilan peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan Kementerian Dalam Negeri RI.
Pencabutan dua peraturan daerah tentang perizinan dan pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh pemerintah pusat belum diinformaikan ke DPRD…
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Balikpapan meminta agar pemerintah daerah setempat segera merealisasikan penghapusan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh…
Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembatalan lima peraturan daerah seperti yang diumumkan di situs resmi…
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyatakan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 52 perda dan perkada tentang Kawasan Tanpa Rokok di 20 provinsi, bertentangan dengan…
Kamar Dagang dan Industri Bali mengkaji sejumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dinilai menghambat investasi bagi pengusaha lokal dan merekomendasikan…
Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemerintah pusat bisa saja menghapus atau membatalkan Peraturan Daerah (Perda) karena strata hukum Perda berada di bawah UUD, UU, PP,…
Pemerintah memastikan tidak akan ada peraturan daerah terkait penerapan syariah Islam yang dibatalkan, karena saat ini hanya fokus menyelesaikan hambatan investasi.
Sejumlah sekitar 150 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan ada di Provinsi Jawa Timur. Ratusan regulasi ini bagian dari 3.143 perda yang dibatalkan…
DPRD Kota Balikpapan memastikan tidak ada peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD yang termasuk dalam ribuan perda yang dibatalkan oleh Presiden…
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendata sebanyak 169 peraturan daerah untuk dicabut atau rasionalisasi karena dinilai menghambat investasi dan tidak sesuai dengan asas hukum…