Dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar yang telah dilaksanakan pada 19 April 2024, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar telah menyampaikan Ranperda Prakarsa.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  diharapkan mampu menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai pelopor penyelenggaraan kepariwisataan.

Pemerintah melakukan forum group discussion (FGD) dengan beragai pihak yang akan menginstalasikan produknya ke dalam SJUT.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya mendorong wilayahnya menjadi kota modern berstandar dunia dan menjadi titik penting dalam sistem perekonomian.

Perda Penanggulangan Covid-19 tersebut dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah terkait persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai pengganti izin mendirikan bangunan (IMB). Akibatnya, sejumlah…

Penarikan retribusi pembangunan gedung di beberapa tempat terkendala oleh belum adanya perda yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Di Jakarta, pengaturan larangan pengendara motor berteduh di bawah jembatan layang atau flyover diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah menegaskan bahwa sanksi pidana kurungan adalah sanksi terakhir apabila sanksi lainnya belum membuat efek jera para pelanggar protokol…

Pelanggar yang mengulangi kesalahan seperti tidak memakai masker akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp500.000.

Lembaga pengawasan yang dimaksud adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memberikan masukan kepada presiden.

KKP melalui Ditjen PRL secara aktif terus mendorong percepatan penetapan dokumen sesuai amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah pusat melalui RPP itu menegaskan bahwa Raperda maupun Raperkada harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sebelumnya telah ditentukan…

Perda itu mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak dilakukan tes PCR, menolak pengobatan atau vaksinasi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhalangan hadir dan diwakili oleh Ahmad Riza Patria.

Sanksi pidana yang diberikan tersebut dalam bentuk denda dengan batas maksimal Rp7,5 juta. Artinya, denda itu tidak boleh dikenakan melebihi angka Rp7,5 juta.