Sejumlah peraturan daerah (perda) di Kota Bogor dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang berujung pada pembatalan tiga perda oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumlolo menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) agar ketika membuat peraturan daerah tidak bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya.…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat bakal kesulitan mengawasi dan mengendalikan peraturan daerah atau perda pascaputusan Mahkamah Konstitusi…
Pemerintah tetap akan mengintervensi terhadap peraturan daerah yang kontraproduktif kendati Mahkamah Konstitusi telah memangkas kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkannya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya akan memperketat proses pengajuan rancangan peraturan daerah (perda) yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah pusat harus memperketat tahap valuasi rancangan regulasi daerah, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut pembatalan perda bermasalah oleh gubernur…
Pemerintah tetap berniat melakukan deregulasi terhadap peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi, meudahan berushaa, dan pelayanan publik kendati ada putusan dari…
Langkah deregulasi peraturan daerah yang dinilai menghambat kegiatan investasi dan ekonomi semakin berat. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatalan perda tingkat…
Dewan menargetkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Pelabuhan Muara Angke bisa rampung pada Juni ini agar pelaksanaan penataan pelabuhan tersebut bisa segera dieksekusi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini segera mengajukan perubahan atau revisi terhadap lima peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan perpajakan di Ibu Kota.
Langkah deregulasi peraturan daerah belum sepenuhnya berjalan mulus. Perda yang masuk dalam daftar dicabut atau direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri masih ada yang diberlakukan…