Patroli Tim Siber Polresta Solo, yakni Tim Virtual Police menemukan komentar seorang mahasiswa yang menuding Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diberi jabatan.

Polri telah memberi peringatan kepada 125 akun media sosial yang berpotensi melakukan perbuatan tindak pidana dan melanggar UU ITE.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, tak adanya UU ITE dalam Prolegnas 2021 karena saat ini kajian masih dilakukan. Padahal, revisi itu bisa dilakukan dengan…

Inisiatif revisi UU ITE diharapkan berangkat dari DPR sebagai representasi rakyat yang banyak menjadi korban pasal karet UU ITE.

PKS mengingatkan Presiden Jokowi agar konsisten untuk merevisi UU ITE, tidak cukup hanya dengan pedoman interpretasi.

Polri menyebut 79 akun media sosial yang mendapatkan teguran dari virtual police merupakan milik perorangan, bukan akun anonim.

Para pelapor dan terlapor mengutarakan sejumlah persoalan pada aturan itu, salah satunya menganggap penting adanya edukasi terhadap pengguna ruang digital.

Pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan oleh orang lain, kecuali pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban.

Setelah mendengarkan dan mendapatkan masukan dari para pelapor dan terlapor, Tim Kajian UU ITE akan minta masukan dari kelompok aktivis, masyarakat sipil maupun praktisi.

Teguran terkait postingan berbau SARA tersebut dilakukan virtual police di semua media sosial, tetapi teguran lebih banyak dilakukan di Twitter.

Pertemuan ini merupakan yang pertama kali dilakukan menindaklanjuti rencana pemerintah yang sedang mempersiapkan amandemen UU ITE.

Tim Kajian UU ITE meminta masukan dari sejumlah pihak seperti publik figur, akademisi, dosen hingga jurnalis terkait revisi UU ITE.

Hasil survei Microsoft yang menempatkan tingkat kesopanan Indonesia paling buncit se-Asia Tenggara memantik respons netizen.

Polri berjanji polisi virtual akan mengedepankan upaya mediasi.

Tim kajian UU ITE akan meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pelapor dan korban untuk mengkaji perlu atau tidaknya revisi UU ITE.

Partai Gelora mengusulkan tiga skenario untuk mengakhiri polemik terkait UU ITE, salah satu usul yang disampaikan ialah penerbitan Perppu ITE.