Kapolri dinilai juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga implementasi dari UU ITE baru tersebut tetap berjalan dengan konsisten, akuntabel dan berkeadilan.

Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan revisi UU ITE harus tetap mewadahi aturan mengenai ujaran kebencian yang berdampak serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap dianggap sebagai 'Pasal Karet', telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu…

Terkait dengan revisi UU ITE, pengaturan pengelolaan teknologi informasi diharapkan lebih dipentingkan, bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Aturan pidana sebaiknya diatur…

Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan Presiden Jokowi beserta Istana tidak paham demokrasi dengan merevisi UU ITE. Apa alasannya?

Rocky menafsirkan UU ITE justru dipakai pemerintahan Jokowi untuk mengendalikan oposisi atau pihak-pihak yang bertentangan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden yang menangkap fakta riil terkait implementasi UU ITE.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Purnomo mengatakan belakangan UU ini digunakan untuk saling melapor sehinngga memunculkan polarisasi di masyarakat.

UU ITE yang pada awalnya adalah upaya pemerintah menjaga ruang digital Indonesia malah menjadi senjata untuk membungkam.

Safenet memberikan masukan kepada pemerintah terkait pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Kini keberadaan sejumlah pasal dalam UU ITE justru bisa dijadikan alat untuk menjerat pihak yang dianggap berseberangan.

Penyusunan UU ITE adalah gabungan dari dua Rancangan UU yang telah melewati proses yang panjang. Semangat awalnya menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika,…

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyarankan agar pemerintah segera mencabut UU ITE dan segera mengesahkan RUU KUHP.

Pasal-pasal karet dan pasal-pasal overkriminalisasi bisa menyasar siapa pun, ini merugikan persahabatan demokratis kita.

Dalam arahannya, saat rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara Jakarta, Senin (15/2/2021), Presiden Jokowi mengingatkan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa diterjemahkan…