Aktivis yang pernah dilaporkan menggunakan pasal dalam UU ITE Ravio Patra menilai, hukum seharusnya menciptakan ketertiban bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat.

Setelah mendengarkan dan mendapatkan masukan dari para pelapor dan terlapor, Tim Kajian UU ITE akan minta masukan dari kelompok aktivis, masyarakat sipil maupun praktisi.

Teguran terkait postingan berbau SARA tersebut dilakukan virtual police di semua media sosial, tetapi teguran lebih banyak dilakukan di Twitter.

Pertemuan ini merupakan yang pertama kali dilakukan menindaklanjuti rencana pemerintah yang sedang mempersiapkan amandemen UU ITE.

Pekan ini, Polri meluncurkan polisi virtual dengan tujuan menangkal penyebaran konten atau unggahan di media sosial yang berpotensi melanggar Undang Undang Informasi dan…

Hasil survei Microsoft yang menempatkan tingkat kesopanan Indonesia paling buncit se-Asia Tenggara memantik respons netizen.

Polri berjanji polisi virtual akan mengedepankan upaya mediasi.

Tim kajian UU ITE akan meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pelapor dan korban untuk mengkaji perlu atau tidaknya revisi UU ITE.

Virtual Police merupakan tim yang dibentuk Polri untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan agar masyarakat terhindar dari UU ITE.

Warganet mempertanyakan kelanjutan kasus Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian setelah adanya SE terbaru Kapolri terkait penerapan UU…

Wacana revisi UU ITE yang dilontarkan Jokowi dinilai sebagai bentuk kesadaran pemerintah bahwa ada banyak pihak yang takut mengkritik karena khawatir dengan pasal karet UU…

Kapolri memastikan akan menegakkan hukum yang berkeadilan dengan cara mengedepankan edukasi dan langkah persuasif di dalam menangani perkara berkaitan dengan UU ITE.

Tim Kajian UU ITE yang dibentuk pemerintah bertugas mulai sejak Keputusan Menko Polhukam No.22/2021 ditetapkan yaitu pada 22 Februari 2021 hingga 22 Mei 2021.

Berdasarkan Kepmenkolhukam No.22/2021, tim kajian UU ITE terdiri dari dua tim yakni tim pengarah dan tim pelaksana.

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021, tim kajian UU ITE terdiri dari dua tim yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.

Pemerintah telah membentuk dua tim terkait revisi dan intepretasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).