Warganet mempertanyakan kelanjutan kasus Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian setelah adanya SE terbaru Kapolri terkait penerapan UU…

Wacana revisi UU ITE yang dilontarkan Jokowi dinilai sebagai bentuk kesadaran pemerintah bahwa ada banyak pihak yang takut mengkritik karena khawatir dengan pasal karet UU…

Kapolri memastikan akan menegakkan hukum yang berkeadilan dengan cara mengedepankan edukasi dan langkah persuasif di dalam menangani perkara berkaitan dengan UU ITE.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merilis surat edaran bernomor: SE/2/11/2021 pada hari Jumat, (19/2/2021). Begini isi lengkapnya..

Berdasarkan Kepmenkolhukam No.22/2021, tim kajian UU ITE terdiri dari dua tim yakni tim pengarah dan tim pelaksana.

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021, tim kajian UU ITE terdiri dari dua tim yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.

Pemerintah telah membentuk dua tim terkait revisi dan intepretasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pedoman pelaksanaan UU ITE akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan aturan tersebut.

Pemerintah resmi membentuk dua tim Pengkaji UU ITE untuk menindaklanjuti terkait rencana revisi undang-undang tersebut.

Ucapan Henry yang membandingkan kitab suci dan UU ITE ini sempat diprotes oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha yang hadir dalam diskusi.

UU ITE yang selama ini menjadi landasan bagi sejumlah kesalahan praktik hukum sepatutnya direformasi secara komprehensif.

Pemerintah bakal menjalin koordinasi dengan DPR agar regulasi ini dapat masuk pada Prolegnas Prioritas 2021

Permintaan Presiden Joko Widodo terkait perlunya pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-undang No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)…

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah membuka peluang terhadap revisi UU ITE apabila keberadaan UU tersebut dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan.

Karena bola revisi UU ITE dilemparkan ke DPR, pemerintah kini menggodok interpretasi atas ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk membahas revisi UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Prolegnas Prioritas 2021.