OJK menetapkan pada akhir 2022 modal inti minimum bank yaitu senilai Rp3 triliun. Bank-bank kecil pun fokus untuk memenuhi aturan tersebut.

Klasifikasi tersebut mengacu pada POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Aturan bank digital OJK bakal mengakomodasi perkembangan perkembangan yang berjalan sangat cepat.

Aturan mengenai bank digital berada dalam POJK baru tentang Bank Umum, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2021

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyampaikan bahwa ada tiga aturan yang akan dirilis OJK. Apa saja?

Beleid mengenai bank digital akan diatur dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Bank Umum. Namun, tidak hanya mengenai bank digital yang akan diatur dalam POJK tersebut.

Konsep Dana Kompensasi diapresiasi mengingat kerugian nasabah akibat praktik kejahatan di pasar modal kerap terjadi, entah itu market manipulation, insider trading atau fraud.

OJK sedang menyiapkan rancangan aturan mengenai bank umum yang di dalamnya juga akan mengatur pendirian bank baru, termasuk yang ingin mendirikan bank fully digital.

Regulasi OJK berupa aturan pelaksana tercantum dalam Surat Edaran (SE) OJK nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Penerapan saham dengan hak suara multipel (SHSM) adalah untuk menjaga pengendalian dari para founders yang merupakan sosok kunci sebuah perusahaan.

OJK merelaksasi implementasi e-IPO bagi unicorn lantaran mempertimbangkan ukuran IPO unicorn yang jumbo dan pemesan publik yang diperkirakan sangat banyak.

Saat ini, sejumlah bank telah mengklaim sebagai bank fully digital atau akan mentrasformasikan diri menjadi bank fully digital di Indonesia.

Aturan bank baru akan lebih ketat mengatur terkait permodalan dan perlindungan data nasabah dalam menyongsong gencarnya bisnis bank digital.

OJK saat ini terus memproses ketentuan mengenai bank digital yang rencananya akan dirilis pada akhir semester I/2021.

Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan setiap entitas dapen karena dapat meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis. Namun, tetap saja, digitalisasi bukan…

Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) 4/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keangan Non Bank (LJKNB).