BISNIS.COM, JAKARTA—Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri di antaranya mengatur peran pemerintah daerah sebagai clearing house…
BISNIS.COM,JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah mengklaim proses legislasi akan dipercepat dengan keterlibatan lembaga tersebut dalam pembuatan undang undang. Ketua Dewan Perwakilan…
BISNIS.COM, JAKARTA – Public Interest Lawyer Network menilai Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) akan mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar…
JAKARTA: Penguatan fungsi dan peran dari Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) lebih penting dibandingkan dengan membentuk badan baru untuk akreditasi. Itulah…
INISIATIF Partai Golkar untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pendanaan Partai Politik layak diapresiasi di tengah ketidaktransparanan sistem keuangan mereka dari dulu…
INISIATIF Partai Golkar untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pendanaan Partai Politik layak diapresiasi di tengah ketidaktransparanan sistem keuangan mereka dari dulu…
JAKARTA—Pemerintah mengakui selama ini tidak ada sanksi pidana dalam pelanggaran penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan…
JAKARTA—DPR menilai pemerintah selama ini tidak efektif menjalankan sistem perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, karena lemahnya koordinasi antarpemangku…
JAKARTA: Koalisi Kebebasan Berkekspresi (KKB) menyatakan sedikitnya terdapat lima hal yang akan dilakukan negara untuk kembali mengekang kemerdekaan berserikat melalui RUU…
JAKARTA-Para pekerja/buruh menolak RUU Organisasi Massa karena akan mengancam demokrasi berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat bagi gerakan pekerja maupun sosial.…