RUU Masyarakat Hukum Adat sudah semestinya diketok palu menjadi UU karena hak-hak masyarakat adat sudah sangat penting untuk dilindungi dan dijamin oleh negara.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa dari jumlah 54 RUU yang menjadi target Prolegnas 2014—2019, terdapat 21 RUU yang pembahasannya berpotensi untuk lebih…
Penarikan dilakukan karena pertimbangan beberapa hal. RUU Permusikan sejak awal memang telah menimbulkan pro dan kontra bagi para pemangku kepentingan di dunia musik.
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pengesahannya masih menggantung akibat penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Jagat maya Indonesia diwarnai perdebatan dalam beberapa minggu terakhir usai sebuah petisi daring yang menyebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU…
Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan (KNTPUUP) terus bergerak mengupayakan pembahasan regulasi tersebut dibatalkan.Dari 54 pasal yang terkandung di dalam…
Jerinx, personel Superman Is Dead atau SID, menilai Rancangan Undang Undang tentang permusikan sama halnya dengan Reklamasi Teluk Benoa lantaran keduanya merupakan kebijakan…
Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menyetujui secara aklamasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Usul Inisiatif…
Parlemen tidak mau disalahkan ketika bola revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dialamatkan kepada wakil rakyat. Pembahasan revisi UU tersebut…
JAKARTA — Pemerintah pusat akan diberi kewenangan untuk mengintervensi tarif pajak daerah terhadap seluruh jenis pajak daerah melalui peraturan presiden (Perpres).
Bisnis.com, JAKARTA - Revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) fokus untuk mendorong pemerintah daerah atau (Pemda) perluasan basis pajak.
Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah pusat akan diberi kewenangan untuk mengintervensi tarif pajak daerah terhadap seluruh jenis pajak daerah melalui peraturan presiden (Perpres).
Bisnis.com, JAKARTA - Proses legislasi terhadap dua undang-undang yakni Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat memangkas jumlah materi dalam program legislasi nasional atau prolegnas menjadi maksimal 30 rancangan undang-undang per…
Bisnis.com, JAKARTA-- Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan dibahas secara bersamaan dengan proses pembahasan UU Penerimaan…
Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK mengatakan penerapan konsep single mux berpotensi menciptakan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokratisasi…