Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu), Isa Rachmatarwata saat menghadiri rapat panitia kerja RUU IKN, Senin (17/1/2022).

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa substansi RUU TPKS akan terbagi dalam empat bagian besar.

Pemerintah menilai keberadaan RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak yang kerap kali menjadi korban kekerasan seksual.

Moeldoko mengatakan masa kerja gugus tugas RUU TPKS diperpanjang hingga Juni 2022 meski awalnya berakhir pada Desember 2021.

RUU Perlindungan Data Pribadi sudah molor dari target penyelesaiannya yang seharusnya selesai pada 2020 lalu.

Fraksi PKS menilai bahwa proses pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) terkesan dipaksakan dan kualiatas draf kurang baik.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui sebanyak 40 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022.

Pemerintah dan Komisi V DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jalan ke Rapat Paripurna DPR RI.

KEPAL meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja yang dinilai pembentukannya inskontitusional.

Tujuh RUU jadi inisiatif DPR antara lain RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengamanan data pribadi belum mendapatkan payung hukum yang memadai. Potensi kasus kebocoran data masih sangat besar.

RUU tersebut berisi 34 pasal dan 9 bab yang mengatur tentang cakupan wilayah, susunan pemerintahan IKN, anggaran, dan pengaturan peralihan ibu kota negara dari DKI Jakarta…

RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.

DPR menyarankan sebaiknya nama RUU Pertembakauan diganti saja dengan nama lain.

Rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan (EBT) belum kunjung selesai. Meski begitu, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) memastikan prosesnya masih…

Hingga kini masih ada beberapa isu yang dibahas oleh DPR dan pemerintah terkait RUU SKN.