Menurut Bank Dunia, dengan UU Cipta yang menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, hal ini dapat membantu…

Pelaksanaan rapat paripurna tersebut diwarnai oleh sederet drama mulai dari penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out dari fraksi Partai Demokrat.

Partai Demokrat menyatakan memiliki sikap yang tetap sama yakni menolak RUU Cipta Kerja dijadikan undang-undang.

Catatan-catatan kritis Fraksi PAN diantaranya adalah bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja ini terlalu tergesa-gesa dan minim partisipasi publik

KSPSI Yoris, KSBSI, KSPN, dan KSARBUMUSI menyatakan menolak ikut mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Meski isu ketenagakerjan memakan waktu cukup lama, namun RUU Cipta Kerja itu akhirnya bisa diselesaikan.

RUU BI yang memiliki kepentingan politis ini bisa memicu dibentuknya kebijakan penyaluran kredit dengan suku bunga yang murah, seperti kredit likuiditas BI (KLBI) dan fasilitas…

Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja…

Amandemen Undang-Undang perubahan ketiga atas UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang, bukan faktor kekecewaan terhadap kepemimpinan…

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro merupakan usulan Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu saat rapat dengar pendapat umum di Badan Legislasi…

Selambat-lambatnya satu tahun sejak RUU BI ditetapkan dan berlaku, Presiden akan mengusulkan Dewan Gubernur untuk masa jabatan 5 tahun selanjutnya.

Para penduduk telah menghadapi “realita rasisme yang telah mendarah daging” yang sudah tidak bisa diabaikan, hal ini disampaikan European Commision pada rancangan mereka…

Dalam kesempatan ini, Gubernur Bank Indonesia mengulang kembali penegasan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan terkait dengan independensi BI.

Baleg DPR menyelenggarakan Rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait dengan proses amandemen UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia.

Pemerintah bersama-sama dengan DPR menargetkan RUU tentang Penanggulangan Bencana dapat disahkan pada masa akhir persidangan 2020.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Bea Meterai, nantinya tidak akan ada lagi meterai Rp6.000 dan Rp3.000.