Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. RUU Perlindungan Data Pribadi akan menjalankan prinsip-prinsip yang…
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan ada 9 RUU yang rencananya akan dieksekusi mulai tahun depan, dan berlanjut sampai 2021.
Ketua Komisi III DPR Herman menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan ke semua kelompok masyarakat. Legislatif akan meminta masukan dari lembaga pendidikan sampai lembaga swadaya.
Presiden Joko Widodo yang menyatakan siap bertemu dengan kelompok pro-referendum Papua menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Senin (30/9/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda pengesahan lima rancangan undang-undang. Itu diambil dalam rapat paripuna terakhir anggota legislatif periode 2014—2019.
Bisnis, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang diinisiasi oleh Badan Legislasi DPR 2014—2019 batal dirampungkan tahun ini. Hal tersebut disambut…
Pemerintah dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah sepakat menunda empat rancangan undang-undang kontroversi yang tidak pro rakyat. Semuanya yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan. Keputusan disampaikan pada rapat paripurna.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan mengadakan Rapat Paripurna hari ini, Selasa (24/9/2019), untuk membahas enam rancangan undang-undang, termasuk RUU PAS atau Pemasyarakatan.
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk mengkaji lebih dalam sejumlah pasal yang…
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan perpanjangan pembahasan kedua RUU tersebut didasarkan pada perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS masih dalam pembahasan daftar inventaris masalah di panitia kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, masa…
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa pemerintah melakukan pengaturan ulang atas sanksi bunga dalam RUU ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.
Situasi ini semakin krusial mengingat sejak ditundanya pembahasan revisi UU KPK pada 2016, pemerintah menurutnya tidak melakukan kajian evaluasi yang komprehensif terhadap RUU KPK dan juga tidak melakukan…
