Pejabat DPR AS dari Partai Demokrat kembali menentang rencana Partai Republik yang akan merevisi sebagian besar undang-undang (UU) Dodd-Frank. Hal ini berpeluang membuat…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan 11 urusan yang dapat menjadi kewenangan Pemprov DKI dalam Undang-Undang No.29 /2007 tentang Pemerintah Provinsi sebagai…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) bersama Tim Perumus (Timus) DPR RI telah menyelesaikan pembahasan…
Pemerintah mewacanakan pemberian dana santunan terhadap korban terorisme. Wacana tersebut akan dimasukkan dalam RUU Terorisme yang kini tengah digodok oleh panitia khusus…
Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta supaya DPR RI segera membahas RUU Perkelapasawitan agar bisa secepatnya diundangkan karena permasalahan terkait industri sawit…
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan bahwa RUU Pemilu sudah harus selesai sebelum April 2017 mengingat tahapan pemilu dimulai 24 bulan sebelum masa pemungutan suara…
Tidak tersosialisasinya sebuah Undang-Undang (UU) memunculkan polemik dalam penerapannya. Arcandra Thahar dan Gloria Natapradja Hamel menjadi kasus terbaru dari belum baiknya…
Pemerintah merasa perlunya untuk segera merampungkan RUU Sumber Daya Air yang baru pasca dibatalkannya UU SDA no 7 tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dapat segera dirampungkan.
DPR menargetkan menyelesaikan penyusunan sembilan Rancangan Undang-Undang untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.
RUU Merek yang telah bergulir sejak tahun lalu di Panitia Khusus Komisi VI DPR diagendakan rampung pada Juli tahun ini. Pembahasan RUU tersebut telah melibatkan sejumlah…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tidak ada lagi undang-undang (UU) yang diajukan berdasarkan titipan atau pesanan dari pihak manapun, untuk memastikan kualitasnya dalam…
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merevisi UU Nomor 30…