Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi dalam sebuah video yang menggambarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai beban negara. Pernyataan itu ramai dikutip bahkan trending di berbagai platform media sosial.
Terkait ramainya perbincangan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengemukakan bahwa Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa Guru adalah beban negara.
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoax," kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).
Deni menuturkan bahwa video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.
"Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," jelasnya.
Alokasi Anggaran Pendidikan
Adapun Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus Indonesia ditujukan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global.
Baca Juga
"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai," ungkapnya saat Pidato Kenegaraan, Jumat (15/8/2025).
Selain mengalokasikan dana untuk gaji PNS guru dan non-PNS senilai Rp178,7 triliun, Prabowo juga menetapkan dana jumbo untuk anggaran Pendidikan hingga Rp757,8 triliun. Angka ini, menjadi terbesar sepanjang sejarah.
"Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun pada tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan.
Baca Juga : Kenaikan Gaji PNS Saat Nota Keuangan, Ini Respon Istana
Bila menelisik APBN 2025, Presiden Subianto mengalokasikan dana senilai Rp724,3 triliun untuk anggaran Pendidikan. Angka ini juga sebesar 20 persen dari belanja APBN.
Adapun alokasi anggaran pendidikan pada 2026 naik hingga Rp33,5 triliun, dari posisi tahun 2025. Prabowo ingin anggaran Pendidikan harus tepat sasaran.
"Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Pada 2026, pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah/kampus, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp150,1 triliun.
Tidak hanya itu, Prabowo juga ingin fokus pada pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Baginya, sekolah ini bisa jadi jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.
_1755258138.jpg?w=43&h=43){kind=small}
