Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto buka suara atas demo Pati yang terjadi pada hari ini, Rabu (13/8/2025). Dia meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak luas.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyayangkan polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu gelombang protes warga.
“Kalau secara khusus belum [memberikan tanggapan langsung], tetapi tentunya beliau [Presiden Prabowo] menyayangkan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo menegaskan, Presiden Ke-8 RI itu berharap agar permasalahan segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas bagi warga.
“Kita berharap segera selesai, karena apapun itu jangan sampai mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati, juga jangan mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” ucapnya.
Dia mengatakan bahwa kini pemerintah mendorong semua pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Dia juga tidak ingin permasalahan ini terus berlarut-larut.
Baca Juga
“Semoga bisa segera dicari jalan keluar masing-masing pihak,” tandas Prasetyo.
Kronologi Demo Pati Hari Ini
Berikut adalah kronologi demo besar-besaran di Pati hari ini yang merupakan imbas rencana kenaikkan pajak 250%. Bupati Pati Sudewo mengklaim bahwa keputusan ini diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati
Sebagaimana diketahui, isu tentang akan adanya demo besar di Pati sudah merebak sejak beberapa hari belakangan.
Bahkan Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah telah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hari ini Rabu (13/8).
Dilansir dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.
Namun, gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan PBB tersebut membuat Sudewo membatalkan kenaikan pajak PBB di pati.
Sudewo menegaskan tarif PBB-P2 akan kembali seperti periode 2024 sehingga selisih pembayaran akan dikembalikan kepada warga.
Dikutip melalui laman humaspati, keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).
