INFID kembali akan mengadakan konferensi Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai tempat untuk berbagi pengalaman, membangun jaringan, dan belajar mengenai praktik-praktik dan inovasi…
Pemerintah diminta serius tuntaskan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu agar tidak menjadi beban pada masa depan.
Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengusulkan perlunya penambahan pasal baru yang secara eksplisit mengatur bahwa biaya penanganan tindak pidana terorisme dibebankan…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat tiga provinsi menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan bahkan penghilangan nyawa aktivis pembela masalah…
Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk meningkatkan pemahaman soal HAM di kalangan pemuda
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diminta untuk menyampaikan usulan pembentukan Komisi Ad Hoc Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban untuk menuntaskan sedikitnya…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sedikitnya terdapat 13 jenis pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria di kawasan masyarakat adat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meluncurkan hasil Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan pada hari ini
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat meski pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat catatan yang…
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaporkan Jaksa Agung ke Komisi Kejaksaan atas penanganan kasus pelanggaran HAM berat…
Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terjadi pada 15 kelompok korban sepanjang tahun…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproyeksi terampasnya hak ekonomi dan sosial akan semakin meningkat pada tahun ini dengan maraknya perampasan lahan untuk…
Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menegaskan Surat Edaran Kapolri terkait hate speech bukan merupakan gangguan kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan korporasi menjadi pihak yang paling banyak diadukan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan persentase masing-masing mencapai…
Pemerintah daerah didorong untuk menerapkan kota maupun kabupaten yang ramah hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu bagian dari upaya forum World Human Rights Cities…