Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjawab surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait dengan permintaan pemindahan penahanan terdakwa Ahmad Dhani dari…
Selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal masa pemerintahan…
Mayoritas responden dalam survei Komnas HAM soal penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis mengaku belum pernah melihat diskriminasi sebagaimana…
Potensi segresi masyarakat yang dilatarbelakangi ras dan etnis masih tinggi di Indonesia. Demikian hasil survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal penilaian masyarakat…
Hasil survei terbaru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa primordialisme masih menjadi nilai penting yang dipegang masyarakat.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengirimkan laporan penyelidikan proyudistia peristiwa Rumoh Geudong dan pos sattis lainnya kepada Jaksa Agung.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerukan agar pembahasan Peraturan Presiden tentang perlibatan TNI dalam operasi kotraterorisme dilakukan secara terbuka.
Sawit Watch, lembaga advokasi usaha kelapa sawit berkelanjutan, memandang perlu keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mengusut meninggalnya wartawan Kemajuanrakyat.co.id…
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menemui Presiden Joko Widodo membahas upaya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.
Sikap Wapres Jusuf Kalla terhadap permintaan Komnas HAM untuk memiliki kewenangan lebih dalam penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu mendapat tanggapan dari YLBHI.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan bahwa revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme tidak dapat terlepas dari urgensi sebagai…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui hasil temuannya mengatakan masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis ras, etnis,…
Menjelang Pilkada 2018 Komnas HAM melayangkan pernyataan kritis terkait dengan kesiapan pemerintah yang akan menyelanggarakan pesta demokrasi kurang dari dua bulan ke depan.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Munafrizal Manan menegaskan Pemerintah harus memastikan hak pilih pasien rumah sakit jiwa (RSJ).