Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2021 tentang Rencana Bisnis BPJS yang berlaku sejak Jumat (15/1/2021). Aturan itu berlaku bagi BPJS Kesehatan…

Banyak direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang saat ini menjabat dinyatakan gugur dalam seleksi tahap akhir pemilihan direksi baru di badan tersebut.

Deputi Direktur Wilayah Banuspa Deny Yus Yulian mengatakan setelah BSU disalurkan, kemudian dilaksanakan sampling kepada masyarakat, diperoleh hasil bahwa bantun ini menjadi…

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja menjelaskan bahwa pada tahun ini dana operasional pihaknya berkurang…

Jika sentralisasi pengelolaan asuransi jaminan sosial hanya melihat total dana kelolaan Rp760 triliun tanpa memperhatikan tingkat kecukupan dana atau rasio klaim, mungkinkah…

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa saat ini pemerintah, yang terdiri dari sejumlah kementerian sedang membahas aturan turunan…

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Aturan yang diwarnai kontroversi itu memuat program baru dari jaminan…

Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa program JKP dapat menggunakan tiga sumber dana, yakni modal awal pemerintah yang ditetapkan paling sedikit Rp6 triliun,…

Ahli waris ini berhak atas santunan Jkm senilai Rp42 juta dengan perincian Santunan Berkala sebesar Rp12 juta, Biaya Pemakaman Rp10 juta, dan Santunan Kematian Rp20 juta…

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menilai bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial menunjukkan perkembangan positif dalam periode kedua…

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa pelaksanaan jaminan sosial dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf relatif tidak mengalami banyak perubahan.…

Begini wajah BPJS Kesehatan setelah setahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Rinciannya klaim JHT sebesar Rp200,1 miliar, JKK sebesar Rp11,5 miliar, JKM sebesar Rp15,6 miliar, dan JP sebesar Rp4,3 miliar.

Aturan itu mengatur sejumlah perubahan manfaat yang diperoleh para prajurit, dan di penghujung aturan terdapat kewajiban pemindahan sejumlah program ke BPJS Ketenagakerjaan…

BP Jamsostek menegaskan pekerja tidak dipungut iuran tambahan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Pada tahap awal program JKP akan menggunakan pendanaan…

Begini cara OJK mempertajam pengawasaan terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.