Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan naik 13% hingga Agustus 2024, tidak lepas dari maraknya PHK.

Pemerintah mengumumkan rancangan kenaikan manfaat JKP sebesar 45% dari upah terakhir dengan batas maksimum Rp5 juta selama 6 bulan berturut.

Pemerintah menyiapkan penerima manfaat JKP alias tunjangan pengangguran juga menjangkau pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT).

Presiden Jokowi tengah merencanakan adanya aturan baru terkait Penerima Bantuan Iuran untuk Jamsostek.

Pemerintah berencana menambah manfaat program JKP bagi korban PHK, yakni pemberian uang tunai 45% dari upah terakhir selama 6 bulan berturut-turut.

Di bawah ini adalah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK 2024.

Pemerintah daerah agar dapat menyusun inovasi dan program-program berdampak nyata.

BPJS Watch menilai dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih cukup besar meskipun di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK).

DJSN menyoroti adanya kelonggaran regulasi dalam program Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Revisi peraturan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu untuk mengantisipasi risiko defisit. Kemenaker pun buka suara.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian menjadi 124,6% pada 2029.

Rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Cek saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui aplikasi JMO dan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Berikut langkah-langkah mengetahui saldo BPJS Ketenagakerjaan.

Asuransi wajib third party liability (TPL) yang rencananya berlaku 2025 iuran preminya akan lebih kecil dari asuransi pihak ketiga yang sekarang sukarela.

Seluruh mahasiswa Kukerta Unri Tahun 2024 kini terlindungi dalam dua program yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sukses kelola dana investasi Rp712,3 triliun pada 2023.