DPR mengapresiasi BP Jamsostek yang telah meningkatkan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tanpa menaikkan iuran ke pesertanya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Salemba, Jakarta Pusat, mengimbau para pengusaha di wilayah Salemba untuk aktif mengajak para pekerja informal…

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP akan dijalankan oleh BP Jamsostek jika Omnibus Law cipta kerja berlaku. Jika bukan peningkatan klaim, apa yang dikhawatirkan…

Kondisi itu terjadi lantaran belum terdapat kejelasan siapa yang akan membayar iuran dari program JKP. Sebaiknya pemerintah tidak menambah JKP, tetapi semestinya memasukkan…

BP Jamsostek menyatakan selalu melakukan peninjauan penempatan dana investasi, terlepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS.

BP Jamsostek menilai bahwa terbitnya Perpres 25/2020 tentang Tata Kelola BPJS akan memperjelas arah operasional badan pengelola dana publik itu.

Perkara dimohonkan oleh 18 pensiunan pejabat negara dan pegawai negeri sipil (PNS) aktif. Mereka menggugat Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS yang mengatur…

Mengawali tahun 2020, berita miring terkait pengelolaan dana investasi menerpa beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi.

Kordinator Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto mengusulkan, pelayanan kesehatan untuk para pekerja dialihkan saja ke BP Jamsostek.

Kordinator Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) Hery Susanto mengusulkan, pelayanan kesehatan untuk para pekerja dialihkan saja ke BP Jamsostek.

Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Wilayah Sumbar Riau mengalami pergantian, dari sebelumnya Budiono, ke Pepen S Almas yang…

Peserta dapat menetukan dirinya mengikuti BP Jamsostek syariah atau mengikuti skema reguler. 

Revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.7/2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia ditenggat selesai pekan ini.

MANADO— Sebanyak 175 perusahaan berskala kecil dan menengah di Manado tercatat menunggak iuran pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan dengan nilai total mencapai Rp4 miliar.

Manfaat jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinilai mendesak untuk ditingkatkan mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terus naik…

RAJA AMPAT - Memperbesar rasio pekerja informal pada struktur kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Tanah Air, masih menjadi pekerjaan rumah yang relatif sulit.