Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan keputusan jadwal aksi mogok kerja dari kalangan buruh akan diumumkan pada Selasa.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai aksi protes menolak usulan kenaikan UMP DKI Jakarta 2024.

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk mengembalikan lagi upah minimum sektoral jelang penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi (UMP).

Pihak buruh bakal melakukan aksi mogok nasional di tengah tuntutan UMP 2024 naik 15%.

Kalangan buruh meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mengacu PP No.51/2023 dalam menentukan UMP DKI Jakarta 2024.

Pemprov DKI menegaskan akan tetap mengacu kepada PP 51 Tahun 2023 apabila akan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI.

Kemenaker mengeklaim rumusan penetapan UMP 2024 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 telah disetujui banyak pihak, termasuk buruh.

Kemenaker mengimbau buruh untuk tidak memaksa mogok kerja terkait dengan tuntutan UMP 2024 naik 15%.

Kemenaker angkat bicara soal rumus formulasi penetapan UMP 2024 yang diprotes buruh.

Dalam aturan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan, formula yang digunakan sangat tidak menguntungkan untuk keputusan UMP/UMK 2024.

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 bakal naik. Berikut ini formula penghitungan upah minimum 2024.

KSPN menilai kehadiran aturan pengupahan baru (PP) No.51/2023 memiliki perhitungan yang rumit dan minim pengaruh bagi buruh

Kemenaker memastikan UMP 2024 naik dengan melihat pada tiga indikator perhitungan ini.

Buruh siap menggelar aksi mogok nasional jelang pengumuman UMP 2024 pada November 2023.

Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Prabowo tidak sepenuhnya memahami konsep upah minimum.