Informasi kebocoran data 279 juta warga Indonesia yang diduga merupakan data BPJS Kesehatan pertama kali mencuat di media sosial pada Kamis (20/5/2021). Data itu dipublikasikan…

Sistem keamanan BPJS Kesehatan bisa dikatakan rendah apabila dugaan kebocoran data 279 warga RI terbukti.

BPJS Kesehatan menjelaskan cara kerja sistem keamanan data mereka di tengah kasus jutaan data pesertanya yang diduga bocor.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menilai bahwa kasus dugaan kebocoran data badan tersebut merupakan isu serius yang harus dikaji secara mendalam.

Meskipun diakui peretasan mungkin terjadi, hingga saat ini badan tersebut belum menegaskan apakah data yang tersebar di forum online itu merupakan data BPJS Kesehatan

Di­rektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa saksi ahli dari BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran 279 juta data pribadi warga negara Indonesia.

Berdasarkan informasi yang beredar, data penduduk yang bocor itu dijual di forum online 'Raid Forums' oleh seorang peserta dengan nama samaran Kotz.

BSSN sudah difasilitasi Bareskrim Polri untuk menemui pihak BPJS Kesehatan pada hari ini Senin 24 Mei 2021 terkait kasus kebocoran data tersebut di Bareskrim Polri.

Kementerian PANRB mendesak agar kasus bocornya 279 data penduduk Indonesia untuk diusut hingga tuntas.

Polri akan mengklarifikasi sejumlah hal saat memeriksa Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti terkait kebocoran 279 juta data penduduk.

Satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menghadirkan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi.

BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui sumber kebocoran data.

Langkah itu turut dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari risiko terhadap sektor ketenagakerjaan akibat kelemahan perlindungan data.

Pemerintah diharapkan segera mengusut secara tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.

Risiko kebocoran data yang berpotensi melanda BPJS Ketenagakerjaan adalah terdapat aplikasi bersama antara kedua badan tersebut.

Kebocoran data BPJS Kesehatan harus dituntaskan oleh Pemerintah. Pasalnya kebocoran data kepesertaan ini akan berdampak pada kebocoran data medis rakyat Indonesia.